Jika Korupsi di Tanah Papua Gagal Diberantas, Tokoh Pemuda Sarmi: Nasib Kami Begini-begini Saja
Senin, 28 November 2022 - 09:19 WIB
loading...
Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura. (Ist)
A
A
A
ABEPURA - Kaum muda Papua di Kabupaten Sarmi menaruh harapan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya membersihkan tanah Papua dari perilaku korupsi para pejabat daerah. Karena kalau KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak.
Hal itu diungkapkan Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura. Pemuda asal Kabupaten Sarmi ini meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersungguh-sungguh menangani kasus-kasus korupsi di Papua. Khususnya mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Harapan kami orang Papua, kalau Bapak Lukas Enembe tidak bersalah, Bapak proaktif kepada negara. Tidak perlu kita saling lempar bola, saling menyalahkan. Penanganan terhadap Bapak Lukas juga, jangan libatkan politik-politik tertentu, nanti kami masyarakat kecil di bawah yang dapat efeknya,” pinta Benyamin.
Benyamin mengungkapkan, besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua pada era Otonomi Khusus Jilid Satu, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat kecil.
Kendalanya menurut Benyamin terletak pada transparansi pengelolaan dana Otsus. Ini akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lemah, lanjutnya, menyebabkan para pejabat daerah leluasa melakukan penyelewengan.
Hal itu diungkapkan Benyamin Tiris, Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) di Abepura. Pemuda asal Kabupaten Sarmi ini meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersungguh-sungguh menangani kasus-kasus korupsi di Papua. Khususnya mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Harapan kami orang Papua, kalau Bapak Lukas Enembe tidak bersalah, Bapak proaktif kepada negara. Tidak perlu kita saling lempar bola, saling menyalahkan. Penanganan terhadap Bapak Lukas juga, jangan libatkan politik-politik tertentu, nanti kami masyarakat kecil di bawah yang dapat efeknya,” pinta Benyamin.
Benyamin mengungkapkan, besarnya dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua pada era Otonomi Khusus Jilid Satu, belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya bagi masyarakat kecil.
Kendalanya menurut Benyamin terletak pada transparansi pengelolaan dana Otsus. Ini akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang lemah, lanjutnya, menyebabkan para pejabat daerah leluasa melakukan penyelewengan.
Lihat Juga :
