Pembentukan BUMD Sektor Migas Berpotensi Dongkrak PAD Kepri
loading...
Pembentukan BUMD Migas, diyakini oleh DPRD Provinsi Kepri, bakal mendongkrak PAD. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BATAM - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor minyak bumi dan gas (Migas), sudah sangat diperlukan oleh Provinsi Kepri. Keberadaan BUMD sektor migas tersebut, diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
Potensi mendongkrak PAD dari sektor migas melalui BUMD tersebut, juga diyakini oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. Dia menyambut baik usulan Pemprov Kepri, untuk pembentukan BUMD migas melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.
"Komisi II yang membidangi masalah ekonomi, akan segera membahas usulan pembentukan BUMD migas di awal Januari tahun depan, karena semuanya harus selesai pada November," kata Wahyu Wahyudin di Tanjungpinang, Kamis (24/11/2022).
Dia juga menyambut baik pembentukan BUMD migas itu sebagai upaya Pemprov Kepri mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen, atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) migas di wilayah setempat.
Menurut Wahyu, PI sebesar 10 persen itu merupakan besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.
Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat, yang telah memperoleh pendapatan rata-rata Rp2 triliun per tahun dari PI 10 persen tersebut. "Kepri juga bisa seperti Jawa Barat, apalagi luas blok migas kita lebih besar dari mereka, seperti yang tersebar di Natuna, dan Anambas," tambahnya.
Lebih lanjut dia menyebut PI 10 persen menjadi peluang bagus bagi Pemprov Kepri untuk meningkatkan PAD, mengingat selama ini pendapatan murni daerah itu masih sangat mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang hanya sekitar Rp1 triliun per tahun.
Potensi mendongkrak PAD dari sektor migas melalui BUMD tersebut, juga diyakini oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. Dia menyambut baik usulan Pemprov Kepri, untuk pembentukan BUMD migas melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.
"Komisi II yang membidangi masalah ekonomi, akan segera membahas usulan pembentukan BUMD migas di awal Januari tahun depan, karena semuanya harus selesai pada November," kata Wahyu Wahyudin di Tanjungpinang, Kamis (24/11/2022).
Dia juga menyambut baik pembentukan BUMD migas itu sebagai upaya Pemprov Kepri mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen, atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) migas di wilayah setempat.
Menurut Wahyu, PI sebesar 10 persen itu merupakan besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.
Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat, yang telah memperoleh pendapatan rata-rata Rp2 triliun per tahun dari PI 10 persen tersebut. "Kepri juga bisa seperti Jawa Barat, apalagi luas blok migas kita lebih besar dari mereka, seperti yang tersebar di Natuna, dan Anambas," tambahnya.
Lebih lanjut dia menyebut PI 10 persen menjadi peluang bagus bagi Pemprov Kepri untuk meningkatkan PAD, mengingat selama ini pendapatan murni daerah itu masih sangat mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang hanya sekitar Rp1 triliun per tahun.
Lihat Juga :
