Batal Bahas Banding UMP DKI 2022 Bareng Mendagri, Heru: Kita Bicara 2023
loading...
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat secara daring dengan Mendagri Tito Karnavian. Namun, Heru tidak membahas soal UMP DKI 2022. Foto:MPI/Bachtiar Rojab
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat secara daring dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Namun, Heru tidak membahas soal Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DKI 2022 yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
"Enggak ada kaitannya dengan (putusan) PTTUN di DKI," ujar Heru, Jumat (18/11/2022).
Heru sebelumnya mengatakan akan membahas banding UMP dengan Mendagri.Heru menyebut kejelasan terkait jalan keluar dari UMP DKI bakal dijelaskan usai menggelar pertemuan dengan Mendagri.
Diketahui, PTTUN menolak permohonan banding yang diajukan Pemprov DKI saat era Gubernur Anies Baswedan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 .
Dengan putusan PTTUN ini maka besaran UMP Jakarta 2022 sesuai dengan putusan tingkat pertama di PTUN Jakarta, yakni Rp4.573.845. Angka ini lebih rendah dibanding Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta era Anies Baswedan sebesar Rp4.641.852
Heru mengatakan, Pemprov DKI akan menjalankan putusan PTTUN. Sebab, tahun 2022 sudah berada di penghujung akhir.
"Kan ini sudah hampir akhir tahun ya, kita jalankan yang sudah ada, enggak apa-apa. Kita bicara yang 2023," tuturnya.
"Enggak ada kaitannya dengan (putusan) PTTUN di DKI," ujar Heru, Jumat (18/11/2022).
Heru sebelumnya mengatakan akan membahas banding UMP dengan Mendagri.Heru menyebut kejelasan terkait jalan keluar dari UMP DKI bakal dijelaskan usai menggelar pertemuan dengan Mendagri.
Diketahui, PTTUN menolak permohonan banding yang diajukan Pemprov DKI saat era Gubernur Anies Baswedan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 .
Dengan putusan PTTUN ini maka besaran UMP Jakarta 2022 sesuai dengan putusan tingkat pertama di PTUN Jakarta, yakni Rp4.573.845. Angka ini lebih rendah dibanding Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta era Anies Baswedan sebesar Rp4.641.852
Heru mengatakan, Pemprov DKI akan menjalankan putusan PTTUN. Sebab, tahun 2022 sudah berada di penghujung akhir.
"Kan ini sudah hampir akhir tahun ya, kita jalankan yang sudah ada, enggak apa-apa. Kita bicara yang 2023," tuturnya.
(thm)
Explore More