Gubernur Kaltara: Mensos Teman Diskusi, Asyik, Cerdas dan Humble

Irianto memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU. "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Bangun Fasilitas di Perbatasan
Dalam diskusi tersebut, Mensos menjanjikan akan membangun fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, di Kabupaten Nunukan. "Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektare. Jika lahannya sudah tersedia, maka pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021," katanya.

"Sebagai Gubernur Kaltara, saya akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan, karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan. Terima kasih, Pak Ari, " kata Irianto.

Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap I dengan nilai sebesar Rp11.428.300.000. Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.

"Saya juga berterimakasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air." kata Irianto dalam akun Facebooknya.