Gubernur Kaltara: Mensos Teman Diskusi, Asyik, Cerdas dan Humble

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengungkapkan kekagumaannya kepada sahabatnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara. Pak Ari - begitu Irianto memanggilnya - dapat menjadi mitra diskusi yang mengasyikkan.

"Orangnya cerdas dan Humble (rendah hati)," kata Irianto dalam postingan di akun Facebooknya. Irianto mengaku, sudah lama mengenal sosok Ari Batubara. (Baca:Tolak RUU HIP, Ribuan Warga Lampung Utara Datangi Kantor DPRD)

Tepatnya sejak tahun 2015, sejak menteri muda ini menjabat Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan. Kini, kesan positif itu muncul kembali saat Irianto bertemu ke ruang kerja Mensos, Senin 6 Juli 2020 lalu. Kebetulan kedua pejabat bertemu dalam agenda dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Kedatangan gubernur yang pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Kaltara di kantor Kementerian Sosial RI (Kemensos) untuk berdiskusi tentang program penyaluran bantuan sosial Kemensos dalam penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara.

Dalam pertemuan itu Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos relatif lancar di Kaltara. Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos dapat diatasi dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.

"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip, " kata Irianto.

Upaya Pemprov Kaltara dalam menyalurkan bansos , dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi penerima bansos dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif, baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya.

Irianto memastikan, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU. "Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Bangun Fasilitas di Perbatasan
Dalam diskusi tersebut, Mensos menjanjikan akan membangun fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, di Kabupaten Nunukan. "Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektare. Jika lahannya sudah tersedia, maka pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021," katanya.

"Sebagai Gubernur Kaltara, saya akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan, karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan. Terima kasih, Pak Ari, " kata Irianto.

Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 KPM bansos Program Keluarga Harapan atau PKH Tahap I dengan nilai sebesar Rp11.428.300.000. Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.

"Saya juga berterimakasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air." kata Irianto dalam akun Facebooknya.