Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rampungkan Pendataan, Pemkab Maros Pertimbangkan Berlakukan PSBB
loading...
Pemkab Maros kini tengah mempertimbangkan anjuran dan dorongan PSBB yang datang dari Presiden Joko Widodo serta Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah tersebut. Foto : SINDOnews/Doc
A
A
A
MAROS - Anjuran dan dorongan agar Kabupaten Maros menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditanggapi serius Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin.
Kata Dia, Pemkab Maros kini tengah mempertimbangkan anjuran dan dorongan yang datang dari Presiden Joko Widodo serta Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah tersebut. "Konsep pengusulan sudah kita buat," ujar David kepada SINDOnews.
Dia mengaku, Pemkab Maros saat ini masih sementara merampungkan pendataan. Utamanya, finalisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tengah didata Dinas Sosial (dinsos) Maros.
"Ada beberapa yang belum terdata dan untuk warga yang masuk dalam program PKH terdapat sekitar 3.452 yang berpenghasilan atau menerima di bawah 200 ribu. Kni harus dicarikan solusinya, karena kami yakin mereka akan kesulitan apabila hanya mengharapkan bantuan tersebut," jelasnya.
Selain itu, pihaknya pun masih memperhitungkan mekanisme penyalurannya, siapa yang bertanggungjawab terhadap distribusi logistik dengan jumlah sekitar 40 sampai 50 ribu.
"Ketiga, harus kita perhitungkan kekuatan personil untuk melakukan pengawasan dan penindakan pada saat pemberlakuan PSBB," pungkas David.
Kata Dia, Pemkab Maros kini tengah mempertimbangkan anjuran dan dorongan yang datang dari Presiden Joko Widodo serta Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah tersebut. "Konsep pengusulan sudah kita buat," ujar David kepada SINDOnews.
Dia mengaku, Pemkab Maros saat ini masih sementara merampungkan pendataan. Utamanya, finalisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tengah didata Dinas Sosial (dinsos) Maros.
"Ada beberapa yang belum terdata dan untuk warga yang masuk dalam program PKH terdapat sekitar 3.452 yang berpenghasilan atau menerima di bawah 200 ribu. Kni harus dicarikan solusinya, karena kami yakin mereka akan kesulitan apabila hanya mengharapkan bantuan tersebut," jelasnya.
Selain itu, pihaknya pun masih memperhitungkan mekanisme penyalurannya, siapa yang bertanggungjawab terhadap distribusi logistik dengan jumlah sekitar 40 sampai 50 ribu.
"Ketiga, harus kita perhitungkan kekuatan personil untuk melakukan pengawasan dan penindakan pada saat pemberlakuan PSBB," pungkas David.
(sri)
Explore More