Abai Kepentingan Petani, KPA Tuding UU Cipta Kerja Lebih Pro Investor

KPA menilai untuk mendatangkan investor bukan memberikan karpet merah seperti yang ada dalam RUU. Menurut Dewi, investor enggan membenamkan dananya di Indonrsia karena rumitnya perizinan. Bukan karena sulit mendapatkan tanah atau jangka waktu ha katas tanah yang kurang lama.

“Tapi karena birokrasi yang korup. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan tahun 2019, korupsi merupakan faktor penyebab rendahnya investasi di Indonesia. Termasuk korupsi agraria dan SDA,” ungkapnya.

Dewi mengatakan petani, nelayan, dan peternak itu investor berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan memperkuat dan menjamin keberadaan mereka, maka bisa menekan impor pangan. Mereka malah bisa menjadi tulang punggung untuk ekspor pangan lokal ke negara lain.

Lapangan kerja di Indonesia bukan hanya menempatkan manusia untuk diperas tenaganya dengan dijadikan buruh. Lapangan pekerjaan itu harus memanusiakan dengan menguatkan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat.

KPA mendesak pemerintah hadir untuk menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam pembangunan. “Kita bukan bangsa yang akan menghamba pada keinginan investor yang bersifat lapar tanah,” pungkasnya.