Warga 2 Desa Ancam Golput, Ketua KPU KBB Menilai Hanya Ekspresi Kekecewaan Sesaat

BANDUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan tahapan untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya kegiatan verifikasi faktual partai politik sekaligus menjadi ajang sosialisasi ke parpol dan masyarakat terkait tahapan Pemilu serentak nanti.

Ketua KPU KBB Adie Saputro mengatakan, terus melakukan kerja sesuai agenda yang telah disusun termasuk diantaranya berbagai kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang.

"Pemilu menjadi hajat bersama bukan hanya KPU, alhamdulilah pada Pemilu sebelumnya angka partisipasi pemilih di KBB mencapai 86%. Itu menandakan masyarakat KBB sudah melek politik dan mau menyalurkan hak suaranya," ucapnya, Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Ketum PSSI Iwan Bule Penuhi Panggilan Penyidik Polda Jatim Terkait Tragedi Kanjuruhan

Dirinya berharap angka partisipasi pemilih masyarakat KBB di Pemilu Serentak 2024 bisa meningkat lagi dibandingkan Pemilu 2019. Sehingga menjadi tugas bersama KPU, pemerintah daerah, partai politik, dan elemen terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Disinggung apakah ada kekhawatiran angka partisipasi bakal turun dengan adanya ancaman warga dua desa di Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas, KBB, yang akan golput di Pilkada karena kecewa jalan rusak, Adie meyakini jika hal itu belum tentu terjadi. Menurutnya bisa jadi itu hanya ekspresi spontanitas dan kekecewaan warga sesaat.

"Semoga itu tidak terjadi (golput) dan hanya kekecewaan spontan saja. Agar partisipasi masyarakat KBB di Pemilu bisa tetap tinggi," harapnya.

Terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), KBB, Soeryaman Effendi masih positif thinking bahwa ancaman itu hanya ekspresi spontanitas. Warga sebaiknya bersabar dan memberikan waktu ke Pemda KBB untuk memperbaiki jalan rusak itu tanpa harus melakukan aksi pemboikotan golput di Pilkada.

"Saya rasa pemahaman demokrasi warga di dua desa itu masih tetap tinggi. Masyarakat juga sudah melek politik, kalau misalnya golput tidak akan mengubah pembangunan lima tahun ke depan," tuturnya.