DPR Masih Carikan Jalan Keluar Permasalahan ODOL
Jum'at, 21 Oktober 2022 - 21:11 WIB
loading...
A
A
A
“Kami sedang mencoba mencari masukan baik itu sifatnya kebijakan sampai yang aspek-aspek bersifat teknis bagaimana merekayasa bentuk jenis model dari kendaraan angkutan kita ini sehingga volumenya besar tetapi beban sampai ke jalan ini juga bisa jadi kecil. Jadi bebannya berat tapi tidak merusak jalan tentu dengan menambah roda atau teknik tertentu yang perlu dicarikan aspek aspek teknis itu tidak bisa diabaikan”, tambahnya.
Baca: 3 Mobil Tabrakan Beruntun di Jalan Lintas Sumatera, 2 Orang Tewas.
Masalah lain yang juga tidak kalah penting adalah efektivitas jembatan timbang. Saat ini jembatan timbang umumnya ini hanya ada di jalan nasional sehingga dapat dikontrol kendaraan ODOL, tetapi bagaimana dengan jalan non nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang tidak memiliki jembatan timbang. “Bagaimana solusinya banyak jembatan timbang kita, kalau menemui kelebihan beban ini mau diturunkan di apa kalau disuruh kembali ya merusak jalan lagi," sebutnya.
Suryadi mengatakan DPR siap memfasilitasi pembahasan masalah ini dengan melibatkan semua pihak, mulai Kementerian dan lembaga termasuk aparat penegak hukum kepolisian , pelaku usaha di sektor transportasi logistik ini termasuk para supir para dan pemilik barang.
“Jangan sampai supirnya ditangkap padahal kita hanya bekerja sesuai dengan penugasan yang diberikan pemilik atau pabrik yang membuat kita yang ditangkap. Pemerintah mengizinkan menjual kendaraan yang dimensinya besar padahal jalannya belum disiapkan. Jadi ini ibarat kebijakan yang di satu sisi pemerintah mengambil untung menjual barang ilegal ketika kita pakai ternyata kita melanggar aturan ini benang-benang kusut yang coba kita uraikan," pungkasnya.
Baca: 3 Mobil Tabrakan Beruntun di Jalan Lintas Sumatera, 2 Orang Tewas.
Masalah lain yang juga tidak kalah penting adalah efektivitas jembatan timbang. Saat ini jembatan timbang umumnya ini hanya ada di jalan nasional sehingga dapat dikontrol kendaraan ODOL, tetapi bagaimana dengan jalan non nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang tidak memiliki jembatan timbang. “Bagaimana solusinya banyak jembatan timbang kita, kalau menemui kelebihan beban ini mau diturunkan di apa kalau disuruh kembali ya merusak jalan lagi," sebutnya.
Suryadi mengatakan DPR siap memfasilitasi pembahasan masalah ini dengan melibatkan semua pihak, mulai Kementerian dan lembaga termasuk aparat penegak hukum kepolisian , pelaku usaha di sektor transportasi logistik ini termasuk para supir para dan pemilik barang.
“Jangan sampai supirnya ditangkap padahal kita hanya bekerja sesuai dengan penugasan yang diberikan pemilik atau pabrik yang membuat kita yang ditangkap. Pemerintah mengizinkan menjual kendaraan yang dimensinya besar padahal jalannya belum disiapkan. Jadi ini ibarat kebijakan yang di satu sisi pemerintah mengambil untung menjual barang ilegal ketika kita pakai ternyata kita melanggar aturan ini benang-benang kusut yang coba kita uraikan," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :