Belajar dari Kasus Lukas Enembe, Tokoh Muda: Pemimpin Papua ke Depan Harus Di-screening

JAYAPURA - Kasus korupsi yang diduga dilakukan Gubernur Papua, Lukas Enembe harus dijadikan pelajaran, terutama bagi masyarakat Papua dalam memilih pemimpin ke depan.

Pasalnya, tindak pidana semacam ini dapat mengancam stabilitas keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.

Baca juga: Tokoh Agama di Papua Minta Lukas Enembe Kooperatif untuk Diperiksa KPK

Fenomena korupsi ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah, sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa.

Tokoh muda Papua, Ali Kabiay pun meminta agar ke depan, rekrutmen para pemimpin di wilayah Papua untuk menduduki jabatan-jabatan negara harus melalui proses screening dan seleksi ketat.



“Kita harus melakukan screening kepada para calon pemimpin di Papua, yaitu screening ideologi, screening penggunaan anggaran, dan screening moralitas,” ungkap Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua ini, di Jayapura, Minggu, (2/10/2022).

Melalui tiga tahapan screening itu, lanjut Ali, kita dapat mengetahui apakah mereka benar-benar mencintai NKRI atau tidak. Berikutnya, bagaimana mereka dapat menggunakan anggaran dengan baik, serta bagaimana moralitas mereka.

Baca juga: Keluarga dan Massa Pendukung Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Jakarta

‘’Moralitas ini berkaitan dengan ketuhanan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah, dan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemimpin di Papua itu tidak boleh melawan sama pemerintah pusat,’’ tegas Ali.

Karena itu Ali berharap, Gubernur Lukas Enembe dapat menjadi tokoh panutan bagi kaum muda Papua jika ia dapat membuktikan kepada KPK bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, tidak melawan pemerintah pusat, dan tetap menunjukkan rasa cintanya kepada NKRI.

“Gubernur Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berjiwa besar karena menjadi contoh bagi rakyat yang dipimpinnya. Lukas harus bisa hadir untuk memenuhi panggilan KPK dalam rangka penyelidikan, guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” tegasnya.

Baca juga: Mencekam! Ratusan Warga Bersenjata Jaga Rumah Lukas Enembe di Jayapura

Masih soal screening bagi para calon pemimpin Papua, menurut Ali, setelah UU Otsus direvisi dan resmi berlaku, Papua mendapatkan tambahan anggaran Dana Otsus dari Pemerintah Pusat sebesar 280 sampai 300 triliun per tahun. Dengan dana yang besar ini, ditambah kekayaan alam Papua yang melimpah, kemajuan Tanah Papua akan sulit tertandingi oleh daerah lain jika dikelola oleh para pemimpin yang mumpuni secara ideologi, mumpuni dalam hal tata kelola keuangan dan bermoral baik.

Ali tak lupa mengajak warga Papua yang hingga saat ini masih tinggal di sekitar rumah kediaman Lukas Enembe untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan warga dan keamanan wilayah. Karena keamanan, kata Ali menjadi faktor terpenting dalam membangun suatu daerah. Kalau keamanan bagus, investor dari luar daerah bisa datang ke Papua untuk berinvestasi.

“Kepada para pendukung Pak Lukas, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, dan terutama menghargai masyarakat adat Tabi selaku pemilik hak ulayat Tanah Tabi, karena wilayah Jayapura dan sekitarnya adalah milik masyarakat adat Tabi, dan masyarakat adat Tabi itu terbuka terhadap siapa saja, menerima siapa saja, namun kita harus bisa menghargai tatanan masyarakat yang ada di wilayah adat Tabi,” tandasnya.