Timbulkan Konflik Berkepanjangan, Tokoh Katolik Papua Kecam Praktik Korupsi

Sedangkan Deputi Bidang Pemerintahan dan Demokrasi Jaringan Damai Papua (JDP) Pares Wenda menjelaskan, dari sisi politik, untuk menciptakan Papua yang damai salah satunya negara harus benar-benar melaksanakan pembangunan dan pendidikan politik bagi calon calon pemimpin Papua.

“Dari analisa kami, kurangnya pembangunan politik dan pendidikan politik di antara para pejabat ini memberikan peluang untuk mereka melakukan korupsi,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, dugaan korupsi seperti yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe dan kasus-kasus korupsi lain ditangani dengan pendekatan UU Korupsi.

“Penanganan korupsi diserahkan sepenuhnya ke KPK. Biarkan KPK bekerja sesuai dengan tupoksinya,” tegasnya.

Anggota MRP, Dorince Mehue menyebut bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe perlu menghadapi panggilan KPK secara kooperatif untuk membuktikan tuduhan dari lembaga anti rasuah tersebut.

“Di mata orang papua, Bapak Lukas Enembe merupakan sosok yang sangat berani. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar Gubernur Lukas Enembe dapat kooperatif untuk memberikan penjelasan kepada KPK terkait tuduhan ini,” sarannya.

Dorince juga menambahkan dirinya yakin jika KPK tidak menemukan alat bukti, maka tentunya kasus tersebut tidak akan dilanjutkan lagi oleh KPK.

“Kita serahkan pada KPK untuk menyelidikinya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah” ujarnya.