Bima Arya Usulkan 3 Kriteria agar Bansos Tepat Sasaran
Rabu, 01 Juli 2020 - 17:08 WIB
loading...
A
A
A
Saat disinggung masih adanya tumpang tindih data daerah dan pusat dia menilai, secara UU kewenangan verifikasi dan validasi (verval) ada di daerah. "Memang terkadang di daerah tidak menjadi fokus sebelum ada kejadian seperti ini, namun tadi sudah disampaikan Pak Wali bahwa di Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang sangat fokus terhadap penanganan Covid-19 hingga perbaikan datanya melalui aplikasi Salur," ujarnya.
Menurut Ihsan sejauh ini penanganan Covid-19 di Kota Bogor sudah cukup baik dengan merancang berbagai inovasi untuk memudahkan warganya. "Beliau (wali kota) tadi menerangkan dan meng-empowering SDM yang ada, dari mulai kelurahan, RT, RW hingga ada RW Siaga untuk memastikan bahwa penerima yang berhak dan tidak tumpang. Nah, ini akan kita bawa ke pusat masukan seperti ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Muklas Sidik selaku pimpinan rombongan mengatakan, DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menetapkan anggaran untuk program bansos bagi penanggulangan bencana Covid-19.
"Direncanakan tahun 2020 ada penambahan target untuk PKH dari Rp10 juta KPM menjadi Rp15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran sebagai anggaran tambahan sebesar Rp17,8 triliun. Disamping itu, ada penambahan target bansos dari Rp15,6 juta KPM menjadi Rp20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp7,9 triliun," katanya.
Adapun bansos tahun 2021 Komisi VIII menyepakati adanya tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp91,9 triliun. Menurutnya, tujuan pemberian bansos ini agar seluruh warga negara, baik perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan akibat Covid-19 bisa hidup secara wajar. "Bansos dapat bersifat sementara dan atau dilanjutkan dalam bentuk bantuan langsung hingga penyediaan akses penguatan kelembagaan," pungkasnya.
Menurut Ihsan sejauh ini penanganan Covid-19 di Kota Bogor sudah cukup baik dengan merancang berbagai inovasi untuk memudahkan warganya. "Beliau (wali kota) tadi menerangkan dan meng-empowering SDM yang ada, dari mulai kelurahan, RT, RW hingga ada RW Siaga untuk memastikan bahwa penerima yang berhak dan tidak tumpang. Nah, ini akan kita bawa ke pusat masukan seperti ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Muklas Sidik selaku pimpinan rombongan mengatakan, DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menetapkan anggaran untuk program bansos bagi penanggulangan bencana Covid-19.
"Direncanakan tahun 2020 ada penambahan target untuk PKH dari Rp10 juta KPM menjadi Rp15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran sebagai anggaran tambahan sebesar Rp17,8 triliun. Disamping itu, ada penambahan target bansos dari Rp15,6 juta KPM menjadi Rp20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp7,9 triliun," katanya.
Adapun bansos tahun 2021 Komisi VIII menyepakati adanya tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp91,9 triliun. Menurutnya, tujuan pemberian bansos ini agar seluruh warga negara, baik perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan akibat Covid-19 bisa hidup secara wajar. "Bansos dapat bersifat sementara dan atau dilanjutkan dalam bentuk bantuan langsung hingga penyediaan akses penguatan kelembagaan," pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
