Bahas Protokol Kesehatan, Pelaku Usaha Temui Pj Wali Kota Makassar
Rabu, 01 Juli 2020 - 16:19 WIB
loading...
Penjabat Wali kota Makassar Prof Rudy Djamaludin saat bertemu dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Makassar. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaludin , tekankan penerapan protokol kesehatan ketat saat pengoperasian pusat perbelanjaan di kota Makassar.
Hal ini di utarakan Rudy saat berlangsung audiens dengan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Makassar, di ruang kerjanya lantai dua kantor Balaikota Makassar, Rabu (1/7/ 2020).
Rudy Djamaludin mengatakan, saat ini pemerintah kota Makassar telah mengambil langkah kebijakan untuk memulihkan efek sosial dan perekonomian. Menurutnya langkah ini harus berjalan seirama antara penanganan COVID-19 dengan pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Pj Wali Kota Makassar Sebut Polri Semakin Dewasa dan Profesional
"Kalau kita menangani COVID-19 harus seirama dengan pemulihan ekonomi karena kalau krisis tentunya akan sulit ditangani. Langkah yang kita ambil harus nyata, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus jalan dua-duanya oleh karena kita ambil perimbangan yang utama, itu yang sementara kita godok aturannya," jelasnya.
Rudy mengatakan, saat ini pemerintah melibatkan tingkat RW-RT memutus mata rantai COVID-19 . Pihaknya yakin dengan melibatkan seluruh unsur di tingkat bawah dapat menekan transfer penularan COVID-19 dari orang ke orang.
"Kita akan memberikan reward kepada RT RW yang mampu mengendalikan penyebaran virus, dan membawa wilayahnya menjadi zona hijau” tegasnya.
Rudy mengimbau kepada seluruh pengelola pusat perbelanjaan untuk berperan aktif patuh pada kebijakan pemerintah, terus mengedukasi masyarakat secara massal menerapkan protokol kesehatan.
"Kita imbau kepada pengelola usaha agar memasang layar monitor paling sedikit setiap dua jam dilakukan pemberitahuan atau pengumuman mengenai penerapan protokol juga memberikan pemahaman bahwa covid bukanlah suatu aib," terangnya.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Makassar, Hairun Hamzah Siregar menjelaskan, kunjungannya untuk berkordinasi mengenai kebijakan pengoperasian pusat pusat perbelanjaan di kota Makassar.
"Pada masa pandemi ini kami dari APPBI berusaha menjadi partner pemerintah kota Makassar untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 . Kita berkordinasi terkait kebijakan pemerintah kota Makassar dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan seperti di mal - mal yang acap kali dikunjungi warga untuk berbelanja sekaligus sebagai tempat hiburan," ujarnya.
Baca Juga: Gara-gara Pembagian Sembako Tidak Transparan, Kinerja Dinas Sosial Dievaluasi
Hal ini di utarakan Rudy saat berlangsung audiens dengan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Makassar, di ruang kerjanya lantai dua kantor Balaikota Makassar, Rabu (1/7/ 2020).
Rudy Djamaludin mengatakan, saat ini pemerintah kota Makassar telah mengambil langkah kebijakan untuk memulihkan efek sosial dan perekonomian. Menurutnya langkah ini harus berjalan seirama antara penanganan COVID-19 dengan pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Pj Wali Kota Makassar Sebut Polri Semakin Dewasa dan Profesional
"Kalau kita menangani COVID-19 harus seirama dengan pemulihan ekonomi karena kalau krisis tentunya akan sulit ditangani. Langkah yang kita ambil harus nyata, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus jalan dua-duanya oleh karena kita ambil perimbangan yang utama, itu yang sementara kita godok aturannya," jelasnya.
Rudy mengatakan, saat ini pemerintah melibatkan tingkat RW-RT memutus mata rantai COVID-19 . Pihaknya yakin dengan melibatkan seluruh unsur di tingkat bawah dapat menekan transfer penularan COVID-19 dari orang ke orang.
"Kita akan memberikan reward kepada RT RW yang mampu mengendalikan penyebaran virus, dan membawa wilayahnya menjadi zona hijau” tegasnya.
Rudy mengimbau kepada seluruh pengelola pusat perbelanjaan untuk berperan aktif patuh pada kebijakan pemerintah, terus mengedukasi masyarakat secara massal menerapkan protokol kesehatan.
"Kita imbau kepada pengelola usaha agar memasang layar monitor paling sedikit setiap dua jam dilakukan pemberitahuan atau pengumuman mengenai penerapan protokol juga memberikan pemahaman bahwa covid bukanlah suatu aib," terangnya.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Makassar, Hairun Hamzah Siregar menjelaskan, kunjungannya untuk berkordinasi mengenai kebijakan pengoperasian pusat pusat perbelanjaan di kota Makassar.
"Pada masa pandemi ini kami dari APPBI berusaha menjadi partner pemerintah kota Makassar untuk mengambil peran dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 . Kita berkordinasi terkait kebijakan pemerintah kota Makassar dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan seperti di mal - mal yang acap kali dikunjungi warga untuk berbelanja sekaligus sebagai tempat hiburan," ujarnya.
Baca Juga: Gara-gara Pembagian Sembako Tidak Transparan, Kinerja Dinas Sosial Dievaluasi
(agn)
Lihat Juga :
