Luwu Utara Diharap Bisa Pertahankan Tingkat Kepatuhan Tinggi Pelayanan
loading...
A
A
A
LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menerima kunjungan tim evaluasi dari Ombudsman RI di rumah Jabatannya Selasa, (23/08/2022).
Indah menyampaikan bahwa Pemkab Luwu Utara siap diberikan masukan-masukan dan semua keperluan yang dibutuhkan agar bisa mempertahankan kategori zona hijau untuk tingkat pelayanan terhadap masyarakat.
"Mohon dukungannya, jika ada yang perlu disampaikan tolong disampaikan kepada kami," kata Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
Kordinator Penilaian Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Muslimin B Putra menyampaikan bahwa ini merupakan gelombang pertama untuk penilaian karena Luwu Utara tahun lalu masuk dalam kategori zona hijau.
"Kita berharap tahun 2022 ini Luwu Utara bisa mempertahankan zona hijaunya yaitu di kepatuhan tinggi," katanya.
Dirinya menjelaskan, tahun ini menambah 1 unit layanan yaitu Dinas Sosial untuk pelayanan publik. "Bertambah juga dimensi yang kita nilai yaitu dimensi inputnya tentang kompetensi pimpinan dan petugas pelayanan serta tindak lanjut presepsi masyarakat yang pernah dilayani di institusi tersebut," jelasnya.
Selain itu kata dia, ada juga terkait pengelolaan pengaduan di setiap unit layanan yang akan masuk dalam penilaian. "Kita akan mengalokasikan waktu selama 1 minggu untuk menilai pemerintah daerah di Luwu Utara," katanya.
Indah menyampaikan bahwa Pemkab Luwu Utara siap diberikan masukan-masukan dan semua keperluan yang dibutuhkan agar bisa mempertahankan kategori zona hijau untuk tingkat pelayanan terhadap masyarakat.
"Mohon dukungannya, jika ada yang perlu disampaikan tolong disampaikan kepada kami," kata Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
Kordinator Penilaian Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Muslimin B Putra menyampaikan bahwa ini merupakan gelombang pertama untuk penilaian karena Luwu Utara tahun lalu masuk dalam kategori zona hijau.
"Kita berharap tahun 2022 ini Luwu Utara bisa mempertahankan zona hijaunya yaitu di kepatuhan tinggi," katanya.
Dirinya menjelaskan, tahun ini menambah 1 unit layanan yaitu Dinas Sosial untuk pelayanan publik. "Bertambah juga dimensi yang kita nilai yaitu dimensi inputnya tentang kompetensi pimpinan dan petugas pelayanan serta tindak lanjut presepsi masyarakat yang pernah dilayani di institusi tersebut," jelasnya.
Selain itu kata dia, ada juga terkait pengelolaan pengaduan di setiap unit layanan yang akan masuk dalam penilaian. "Kita akan mengalokasikan waktu selama 1 minggu untuk menilai pemerintah daerah di Luwu Utara," katanya.
(agn)