Legislator Demokrat Makassar Imbau Masyarakat Taat Retribusi
Senin, 22 Agustus 2022 - 17:47 WIB
loading...
A
A
A
"Namun melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mencabut jenis retribusi izin gangguan atau biasa disebut Hinder Ordonnantie (HO). Penghapusan ini juga berkaitan dengan hadirnya Online Single Submission (OSS). Sementara untuk retribusi izin usaha perikanan menjadi kewenangan pemerintah provinsi," papar Aan.
Untuk tarif retribusi perizinan tertentu ini, lanjut Aan, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
"Biayanya itu meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut," pungkasnya.
Untuk tarif retribusi perizinan tertentu ini, lanjut Aan, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
"Biayanya itu meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut," pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
