Pemprov-BPKA Absen, RDP Soal Rel Kereta Api Berakhir Tanpa Hasil
loading...
RDP yang diinisiasi Komisi C DPRD Makassar berakhir tanpa hasil lantaran pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan absen. Foto: Sindonews/Syamsu Nur Fadhila
A
A
A
MAKASSAR - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi Komisi C DPRD Kota Makassar terkait pembangunan konstruksi rel kereta api Makassar-Parepare segmen E berakhir tanpa hasil. Hal itu disebabkan sejumlah peserta rapat yang diundang tidak hadir.
Seyogyanya, RDP itu dihadiri oleh Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan.
Sayangnya, pihak yang hadir hanya dari Pemerintah Kota Makassar, yang diwakili oleh Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Camat Biringkanaya, dan Camat Tamalanrea.
Ketua Komisi C, Sangkala Saddiko meluapkan kekecewaannya dalam forum RDP itu. Apalagi, dia mengaku jika RDP itu merupakan permintaan langsung dari pihak BPKA.
"Semestinya hadir dari Pemprov dan pihak Balai tapi sampai saat ini belum ada informasi dari pemprov maupun BPKA," tutur Sangkala yang ditemui usai RDP, di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DRPD Kota Makassar, Jumat (12/8/2022).
Kekecewaannya diperparah dengan tindakan salah satu anggota Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, yang ternyata sempat datang untuk mengisi daftar hadir rapat.
"Yang lebih mengesankan lagi, ada satu orang anggota Disbub Sulsel absen lalu pulang. Tadinya saya berharap banyak dengan Dishub selaku yang mewakili Pemerintah Provinsi agar bisa menjelaskan terkait rencana rel kereta api, ternyata dia pun pergi tanpa ada izin dari kami. Sebenarnya kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran mereka," bebernya.
Dia mengaku tak ada informasi sama sekali yang diterima pihaknya terkait absennya pihak Pemprov dan BPKA. Padahal, malam sebelumnya, dirinya mendapat kepastian dari BPKA yang mengaku siap hadir dalam RDP.
"Tidak ada informasi ke kami. Tadinya saya mau minta penjelasan karena ada informasi dari pemerintah kota bahwa pembangunan rel kereta api itu ada kesepakatan awalnya yaitu elevated. Tadi malam saya sempat telpon orang pengelola. Dia jawab sudah terima (undangan) dan akan hadir," tutur Sangkala.
Dirinya sendiri berharap banyak dari RDP ini. Sebab diharapkan, melalui RDP ini, bisa didapatkan penjelasan serta jalan keluar terkait pembangunan konstruksi rel kereta api Makassar-Parepare segmen E yang belakangan terus menjadi buah bibir.
"Kami menggagas RDP hari ini untuk mempertemukan kedua pihak, mencari solusi apakah konstruksi landed atau elevated yang bisa dilaksanakan," jelasnya.
Sekretaris Komisi C, Supratman menambahkan, pihaknya hanya ingin memfasilitasi semua pihak agar proyek infrastruktur yang digagas pemerintah pusat itu bisa tetap berlanjut tanpa ada kekisruhan.
"Paling tidak hargai undangan kami, kami ini berniat baik untuk memfasilitasi terkait dengan kereta api. Politik ini tidak boleh berkepanjangan, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Ada anggaran yang semestinya harus berjalan di Makassar, tiba-tiba harus dikembalikan, sangat disayangkan jika hal itu terjadi," ungkapnya.
"Makanya hari ini kami mengundang semua stakeholder yang ada hubungannya dengan pembangunan rel kereta api, tapi hanya dari Pemkot Makassar semua yang hadir dan lengkap," tambahnya.
Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel , Hasbudi saat dikonfirmasi mengungkapkan jika undangan RDP dari DPRD Kota Makassar baru diterima pihaknya pada malam hari sebelum jadwal RDP.
Sementara, BPKA sendiri sudah menjadwalkan dari jauh hari sebelumnya akan menyelenggarakan kegiatan di waktu tersebut.
"Kami dapat undangannya itu sudah malam, di luar dari jam kantor. Kami juga sudah jadwalkan ada acara penandatanganan kerja sama yang sudah dari jauh hari kami buatkan schedule. Seharusnya ada konfirmasi sebelum kami diundang, jadi waktunya bisa disesuaikan," ungkap Hasbudi. Baca Juga:Pembebasan Lahan, Masalah Klasik Penghambat Proyek Kereta Api di Sulsel
Dirinya pun membantah jika pihaknya tak ada konfirmasi atas ketidakhadiran dalam RDP. Kata dia, pihaknya sudah menyampaikan hal itu secara formal maupun informal ke DPRD Kota Makassar.
"Kami sudah sampaikan pemberitahuan dari tim kami. Bahkan secara informal kami juga sudah sampaikan bahwa kami tidak bisa hadir karena ada agenda yang bersamaan, dan itu agenda kerja sama untuk persiapan operasinya kami. Kami sampaikan melalui email sekitar pukul 11.00 wita. Seharusnya itu sudah masuk ke Humas DPRD," jelas dia.
Seyogyanya, RDP itu dihadiri oleh Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan.
Sayangnya, pihak yang hadir hanya dari Pemerintah Kota Makassar, yang diwakili oleh Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Camat Biringkanaya, dan Camat Tamalanrea.
Ketua Komisi C, Sangkala Saddiko meluapkan kekecewaannya dalam forum RDP itu. Apalagi, dia mengaku jika RDP itu merupakan permintaan langsung dari pihak BPKA.
"Semestinya hadir dari Pemprov dan pihak Balai tapi sampai saat ini belum ada informasi dari pemprov maupun BPKA," tutur Sangkala yang ditemui usai RDP, di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DRPD Kota Makassar, Jumat (12/8/2022).
Kekecewaannya diperparah dengan tindakan salah satu anggota Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, yang ternyata sempat datang untuk mengisi daftar hadir rapat.
"Yang lebih mengesankan lagi, ada satu orang anggota Disbub Sulsel absen lalu pulang. Tadinya saya berharap banyak dengan Dishub selaku yang mewakili Pemerintah Provinsi agar bisa menjelaskan terkait rencana rel kereta api, ternyata dia pun pergi tanpa ada izin dari kami. Sebenarnya kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran mereka," bebernya.
Dia mengaku tak ada informasi sama sekali yang diterima pihaknya terkait absennya pihak Pemprov dan BPKA. Padahal, malam sebelumnya, dirinya mendapat kepastian dari BPKA yang mengaku siap hadir dalam RDP.
"Tidak ada informasi ke kami. Tadinya saya mau minta penjelasan karena ada informasi dari pemerintah kota bahwa pembangunan rel kereta api itu ada kesepakatan awalnya yaitu elevated. Tadi malam saya sempat telpon orang pengelola. Dia jawab sudah terima (undangan) dan akan hadir," tutur Sangkala.
Dirinya sendiri berharap banyak dari RDP ini. Sebab diharapkan, melalui RDP ini, bisa didapatkan penjelasan serta jalan keluar terkait pembangunan konstruksi rel kereta api Makassar-Parepare segmen E yang belakangan terus menjadi buah bibir.
"Kami menggagas RDP hari ini untuk mempertemukan kedua pihak, mencari solusi apakah konstruksi landed atau elevated yang bisa dilaksanakan," jelasnya.
Sekretaris Komisi C, Supratman menambahkan, pihaknya hanya ingin memfasilitasi semua pihak agar proyek infrastruktur yang digagas pemerintah pusat itu bisa tetap berlanjut tanpa ada kekisruhan.
"Paling tidak hargai undangan kami, kami ini berniat baik untuk memfasilitasi terkait dengan kereta api. Politik ini tidak boleh berkepanjangan, karena yang dirugikan adalah masyarakat. Ada anggaran yang semestinya harus berjalan di Makassar, tiba-tiba harus dikembalikan, sangat disayangkan jika hal itu terjadi," ungkapnya.
"Makanya hari ini kami mengundang semua stakeholder yang ada hubungannya dengan pembangunan rel kereta api, tapi hanya dari Pemkot Makassar semua yang hadir dan lengkap," tambahnya.
Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel , Hasbudi saat dikonfirmasi mengungkapkan jika undangan RDP dari DPRD Kota Makassar baru diterima pihaknya pada malam hari sebelum jadwal RDP.
Sementara, BPKA sendiri sudah menjadwalkan dari jauh hari sebelumnya akan menyelenggarakan kegiatan di waktu tersebut.
"Kami dapat undangannya itu sudah malam, di luar dari jam kantor. Kami juga sudah jadwalkan ada acara penandatanganan kerja sama yang sudah dari jauh hari kami buatkan schedule. Seharusnya ada konfirmasi sebelum kami diundang, jadi waktunya bisa disesuaikan," ungkap Hasbudi. Baca Juga:Pembebasan Lahan, Masalah Klasik Penghambat Proyek Kereta Api di Sulsel
Dirinya pun membantah jika pihaknya tak ada konfirmasi atas ketidakhadiran dalam RDP. Kata dia, pihaknya sudah menyampaikan hal itu secara formal maupun informal ke DPRD Kota Makassar.
"Kami sudah sampaikan pemberitahuan dari tim kami. Bahkan secara informal kami juga sudah sampaikan bahwa kami tidak bisa hadir karena ada agenda yang bersamaan, dan itu agenda kerja sama untuk persiapan operasinya kami. Kami sampaikan melalui email sekitar pukul 11.00 wita. Seharusnya itu sudah masuk ke Humas DPRD," jelas dia.
(agn)
Explore More