Pemprov Sulsel-Pemkot Makassar Adu Argumen Soal Ancaman Banjir Dampak Rel KA

Dari data hidrologi dan hidrolika yang diperoleh juga dilakukan analisis data yang meliputi pengolahan data curah hujan minimal selama peride 10 tahun, estimasi hujan rata-rata daerah studi, analisis debit banjir dengan return periode 2, 10, 25, dan 50 tahun, analisis hidrologi sungai, perkiraan muka air banjir untuk perencanaan tinggi elevasi rel di jembatan

Berdasarkan hasil survey dan analisis data hidrologi dan hidrolika tersebut, maka desain pembangunan jalur kereta api dari Mandai sampai dengan Parangloe, dibuat perencaan saluran melintang berupa box culvert untuk melimpaskan debit air dan telah memperhitungkan tinggi muka air banjir maksimum.

“Sekali lagi, at grade rel kereta api di Makassar itu aman dari banjir. Silakan dibaca surat analisis teknis dari BPKA,” jelas Iqbal.



Di sisi lain, Pemkot Makassar menyebut jika konstruksi rel kereta api dipaksakan menggunakan at grade, maka akan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, Pemkot kukuh menginginkan agar konstruksinya dibuat melayang atau elevated.

"Ini kalau at grade, bukan bikin kereta api, tapi bikin bendungan. Kalau nanti ada apa-apa, yang disalahkan lagi presiden, karena ini program nasional. Makassar ini saya tahu betul karakternya. Nanti terbawa-bawa lagi pimpinan negara, dibully lagi. Saya kan die hard-nya beliau, tapi saya bela juga rakyat saya," jelas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto

Danny-sapaan akrabnya, pun sempat beberapa kali menyinggung konsep rel yang dibangun di Maros. Dia mempertanyakan alasan rel di Maros dibangun dengan konsep elevated untuk menghindari gudang swasta, sementara di Makassar tak bisa dibangun.

"Kenapa di Maros elevated? Kepentingan apa sampai elevated? Ini gudang, rel di atasnya. Hebatnya itu gudang. Sedangkan rakyat ini kemungkinan banjir. Katanya elevated mahal, kenapa mahal tapi bisa (dibangun di atas) di gudang. Ada apa? Kan aneh itu, kenapa buang uang bukan untuk rakyat," bebernya.

Ia pun akan terus mengupayakan agar konstruksi rel di Makassar bisa berubah. Dalam waktu dekat, dia akan kembali bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait hal ini. "Saya konsultasi sama DPRD dulu, insyaallah suratnya segera kami buat," tandasnya.

Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran, mempertanyakan hasil rapat komisi penilai AMDAL Sulsel terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) terhadap pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare.