Tiga Peraturan Daerah Disahkan, Desa Punya Ruang Kembangkan Pariwisata

BULUKUMBA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, mengesahkan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda tahun anggaran 2022, Rabu, (3/08/2022).

Ketiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.



"Tiga Ranperda kota setujui menjadi Perda di Kabupaten Bulukumba," ungkap Ketua DPRD Bulukumba, Rijal.

Dari ketiga Perda tersebut, Perda Desa Wisata juga telah disahkan. Dimana Perda tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dalam proses pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata kedepannya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Desa Wisata, Safiuddin yang dikonfirmasi mengatakan jika lahirnya Perda Desa Wisata ini dapat menjadi landasan hukum untuk para kepala desa melakukan pengembangan Desa.

"Tentu kami sebagai inisiator berharap agar para kepala desa memiliki landasan hukum untuk melihat potensi desa menuju desa wisata," ungkapnya.

Legislator PBB ini menerangkan jika pemerintah pusat hingga daerah terus mendorong upaya pemulihan ekonomi dari berbagai sektor, termasuk pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Di Bulukumba, lanjut Safiuddin, sudah ada beberapa desa yang sukses di sektor ini. Desa Tammato misalnya mampu membebaskan PBB masyarakat dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah Desa (PAD Desa).

"Begitu juga dengan desa lain kita harapkan bisa melahirkan pengembangan positif, khususnya potensi wisata yang ada di desa. Ini harus kota dorong," ujarnya.

Selama ini diketahui desa cukup berhati-hati dalam melakukan pengalokasian dana desa ke sektor pariwisata. Dimana hal tersebut cukup rawan bagi kepala desa lantaran tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Desa saat ini sudah bisa lebih berakselerasi dalam mengalokasikan anggaran ke sektor pariwisata. Apalagi di Bulukumba sudah ada 15 desa yang terdaftar di Kementerian Pariwisata yang bisa fokus melakukan pengembangan pariwisata," ungkapnya.



Safiuddin mengungkapkan jika di dalam Perda Desa Wisata yang disahkan DPRD terdapat sejumlah uraian yang dapat dijadikan para kepala desa dalam penggunaan anggaran desa ke sektor pariwisata. Sehingga penerapannya cukup jelas bagi para kepala desa.

"Kalau ada dana yang telah teruai dan peruntukannya jelas tentu itu menjadi harapan kita. Pembagian PAD, ke Bumdes, masyarakat hingga kepengelolah tentu semua memiliki rasa memiliki dalam menjaga dan mengembangkan desa," ungkapnya.

"Jadi saya rasa cukup jelas, anggaran yang masuk ke desa peruntukannya juga jelas. Jadi pemerintah desa tidak hanya fokus mengalokasikan ke irigasi misalnya. Mengalokasikan ke sektor lain juga bagus apalagi dapat memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.