Pengamat Hukum Unair: PDIP Sudah Tepat Tempuh Jalur Hukum

SURABAYA - Pembakaran bendera PDIP dalam aksi massa yang menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR, Rabu (24/6/2020) lalu, layak dibawa ke ranah hukum.

(Baca juga: Dari Ketinggian 6000 Kaki, Prajurit Marinir Menyerbu Situbondo )

Pernyataan itu disampaikan pengamat hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Sujatmoko, Senin (29/6/2020). "Layak dibawa ke ranah hukum. Karena bendera PDIP dibawa demonstran, bukan sudah ada di tempat itu. Artinya sudah dipersiapkan. Ada unsur kesengajaan," kata Sujatmoko.

Itu menyusul pelaporan PDIP Kota Surabaya, ke Polrestabes Kota Surabaya, Jumat (26/6/2020) lalu. Pelaporan yang sama dilakukan PDIP di berbagai daerah, termasuk DPD PDIP DKI Jakarta.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengeluarkan perintah harian tertanggal 25 Juni 2020. Salah satu pointnya menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partainya itu.

(Baca juga: Air Mata Wali Kota Malang Menitik Saat Bertemu Pasien COVID-19 )

Sujatmoko menilai, langkah PDIP menempuh jalur hukum sudah tepat. Ketimbang menggelar aksi jalanan yang berlarut-larut dalam menyikapi insiden pembakaran bendera tersebut.

"Saya rasa sangat pas, PDIP menuntut secara hukum. Karena bendera adalah lambang partai politik. Jadi sama saja melakukan penghinaan terhadap partai politik," ungkapnya.

Dosen Fakultas Hukum Unair ini menambahkan, sebagai partai besar dan sudah malang melintang dalam pergulatan politik, PDIP diakui UU. Maka pembakaran bendera sama saja masuk dalam kasus penghinaan terhadap partai politik. "Pembakaran bendera jelas masuk dalam kasus penghinaan terhadap partai," ujarnya.

Langkah PDIP dengan melaporkan ke pihak kepolisian, menurut Sujatmoko sudah sesuai koridor hukum. Tinggal menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Apakah pembakaran bendera tersebut ada pihak yang mendalangi, atau sikap spontan dari demonstran. "Sekali lagi, kalau bendera itu dibawa oleh demonstran. Ada kecurigaan punya motif kesengajaan dari demonstran," pungkasnya.

(Baca juga: Tak Bermasker, 25 Orang Dihukum Beri Makan ODGJ di Liponsos )

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mendesak aparat kepolisian segera mengambil tindakan hukum atas siapapun yang terlibat dalam pembakaran simbol partai tersebut. Pihaknya juga sudah melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Surabaya.

"Kami ingin pelaku pembakaran bendera beserta dalang-dalangnya, ditangkap dan diadili menurut koridor hukum. Kami diperintahkan pimpinan kami untuk menempuh jalur hukum," katanya.

Ketua DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, peristiwa pembakaran bendera PDIP tersebut menimbulkan kemarahan dan keprihatinan seluruh kader PDIP. Tidak hanya di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia. Dirinya berusaha sekuat tenaga agar kader dan anggota PDIP Kota Surabaya tidak melakukan aksi serupa.

Apalagi dengan turun ke jalan. "Kami ingin agar situasi dan keamanan Kota Surabaya tetap kondusif. Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19. Kami berkomitmen tangani pandemi ini dengan bergotong royong," terangnya.