Hasil Riset, Pengakuan dan Akses Perempuan dalam Sektor Perikanan Masih Rendah
Rabu, 08 Oktober 2025 - 14:15 WIB
loading...
Diseminasi hasil riset bertajuk Pemberdayaan Perempuan di Sektor Perikanan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Foto/Istimewa
A
A
A
MEMPAWAH - Universitas Airlangga ( Unair ) melalui Tim Riset Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan (BKMP) bekerja sama dengan program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) menggelar diseminasi hasil riset bertajuk "Pemberdayaan Perempuan di Sektor Perikanan". Kegiatan tersebut digelar di Kabupaten Mempawah , Kalimantan Barat.
Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa perempuan nelayan masih menghadapi beragam hambatan struktural—mulai dari belum adanya pengakuan resmi terhadap peran mereka, keterbatasan akses pada bantuan produktif, hingga minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun kebijakan.
Temuan riset Universitas Airlangga menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Meski berperan besar dalam rantai nilai perikanan—sektor yang pada 2024 berkontribusi sebesar 2,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp555 triliun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025)—perempuan nelayan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, serta bantuan pemerintah, padahal mereka berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga dan komunitas pesisir.
Baca Juga: Rembuk Nelayan 2025, Meminta Prabowo Perhatikan Nasib Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan
Penelitian dilakukan di empat wilayah pesisir yakni Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Muna Barat (Sulawesi Tenggara), Kecamatan Semau Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat). Penelitian melibatkan perempuan di sektor perikanan dan didukung mitra organisasi masyarakat sipil, yakni 'Aisyiyah, BAKTI-UDN, dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).
Menurut Rumayya, peneliti BKMP Universitas Airlangga, mayoritas perempuan nelayan masih tercatat sebagai ibu rumah tangga dalam dokumen resmi, meskipun mereka berperan besar dalam rantai nilai perikanan. Ia menambahkan, isu itu umum terjadi di empat daerah penelitian. Kondisi ini membuat peran dan kontribusi perempuan nelayan tidak terlihat dalam data maupun kebijakan yang disusun pemerintah.
Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa perempuan nelayan masih menghadapi beragam hambatan struktural—mulai dari belum adanya pengakuan resmi terhadap peran mereka, keterbatasan akses pada bantuan produktif, hingga minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun kebijakan.
Temuan riset Universitas Airlangga menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Meski berperan besar dalam rantai nilai perikanan—sektor yang pada 2024 berkontribusi sebesar 2,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp555 triliun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025)—perempuan nelayan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, serta bantuan pemerintah, padahal mereka berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga dan komunitas pesisir.
Baca Juga: Rembuk Nelayan 2025, Meminta Prabowo Perhatikan Nasib Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan
Penelitian dilakukan di empat wilayah pesisir yakni Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Muna Barat (Sulawesi Tenggara), Kecamatan Semau Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat). Penelitian melibatkan perempuan di sektor perikanan dan didukung mitra organisasi masyarakat sipil, yakni 'Aisyiyah, BAKTI-UDN, dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).
Menurut Rumayya, peneliti BKMP Universitas Airlangga, mayoritas perempuan nelayan masih tercatat sebagai ibu rumah tangga dalam dokumen resmi, meskipun mereka berperan besar dalam rantai nilai perikanan. Ia menambahkan, isu itu umum terjadi di empat daerah penelitian. Kondisi ini membuat peran dan kontribusi perempuan nelayan tidak terlihat dalam data maupun kebijakan yang disusun pemerintah.
Lihat Juga :
