Hadiri Evaluasi SP4N-LAPOR, Kepala Diskominfo SP Sulsel Berpesan Soal Ini

"Karena itu acara ini diharapkan dapat menjadi sarana tukar pikiran dan diskusi kita dalam proses pengelolaan pengaduan sebagai amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang diharapkan memberikan kepastian dan jaminan bagi setiap masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan tersebut salah satunya adalah dengan melalui sarana pengaduan sebagai paradigma pemerintahan yang terbuka, transparan, dan modern saat ini," kata Amson.

Ditambahkannya lagi bahwa sesuai amanat Undang-Undang dan regulasi yang ada, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja terhadap pengelolaan SP4N-LAPOR! pada seluruh jabatan pemerintahan, baik itu kementerian di tingkat pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah provinsi adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini juga mempertegas tambahan tugas bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi SP4N-LAPOR! secara berkala kepada seluruh instansi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing," bebernya.

Amson berharap melalui forum tersebut akan menghasilkan kesamaan persepsi antara Diskominfo sebagai perangkat daerah yang diamanahkan sebagai leading sektor (super admin) pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Dimana hal tersebut merupakan indikator kebijakan dan tata kelola Sistem Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Saya juga berharap bahwa forum ini juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan SP4N-LAPOR! pemerintah kabupaten/kota pada wilayah yang akan dievaluasi, serta berikutnya menguatkan simpul (hub) koordinasi pengelolaan pengaduan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik," harapnya.