DPC Peradi Jakbar Gelar Webinar Restorative Justice, Diikuti 500 Peserta
Selasa, 26 Juli 2022 - 14:36 WIB
loading...
A
A
A
“SP3 polisi dan penghengtian penuntutan (SKP2) bisa dipraperadilankan, tidak ada kepastian hukum, sehingga harus ada UU,” ujarnya. Baca juga: Bos Sampah Aniaya Anak Buah di Bogor, Polisi Terapkan Restorative Justice
Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya AKBP Adri Desas Furyanto menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan restorative justice dan Kapolri menyambutnya dengan menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Perpol tersebut mengatur syarat umum dan khusus perkara yang bisa di-restorative justice. “Jadi kalau sudah masuk kategori restorative justice, [penyidik] tidak melakukan restorative justice, selesai, (penyidik) ada sanksi kode etik,” katanya.
Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Advokat Desnadya Anjani Putri selaku moderator menyimpulkan, bahwa agar pelaksanaan restorative justice di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Maka, kata dia, penegak hukum harus memiliki pengetahuan yang baik terkait upaya penyelesaian perkara melalui restorative justice.
Selain itu, kata dia, perlu adanya undang-undang khusus terkait restorative justice dengan mekanisme yang jelas, atau dibuat kesepakatan bersama antara penegak hukum, sehingga ada acuan yang jelas dalam penerapan restorative justice ini.
Selepas talkshow, Indah Puspitarini selaku pembawa acara, kemudian memandu pemberian plakat dan cendramata dari DPC Peradi Jakbar oleh Asido kepada para narasumber serta penyerahan buku yang ditulis Nikolas kepada peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik.
Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya AKBP Adri Desas Furyanto menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan restorative justice dan Kapolri menyambutnya dengan menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Perpol tersebut mengatur syarat umum dan khusus perkara yang bisa di-restorative justice. “Jadi kalau sudah masuk kategori restorative justice, [penyidik] tidak melakukan restorative justice, selesai, (penyidik) ada sanksi kode etik,” katanya.
Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Advokat Desnadya Anjani Putri selaku moderator menyimpulkan, bahwa agar pelaksanaan restorative justice di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Maka, kata dia, penegak hukum harus memiliki pengetahuan yang baik terkait upaya penyelesaian perkara melalui restorative justice.
Selain itu, kata dia, perlu adanya undang-undang khusus terkait restorative justice dengan mekanisme yang jelas, atau dibuat kesepakatan bersama antara penegak hukum, sehingga ada acuan yang jelas dalam penerapan restorative justice ini.
Selepas talkshow, Indah Puspitarini selaku pembawa acara, kemudian memandu pemberian plakat dan cendramata dari DPC Peradi Jakbar oleh Asido kepada para narasumber serta penyerahan buku yang ditulis Nikolas kepada peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik.
(mhd)
Lihat Juga :
