Pj Gubernur Sulbar Wajibkan OPD Kelola 5 Hektare untuk Kemandirian Pangan 2023
Jum'at, 15 Juli 2022 - 17:38 WIB
loading...
A
A
A
"Stabilitas di tengah masyarakat, seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah baru bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal Malik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ini ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh.
"Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dg ASN nya mengelola dg menanam jagung misalnya di lahan seluas 5 Hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," ungkap Akmal Malik.
Baca: Massa Forum Merah Putih Geruduk dan Segel Kantor ACT Jawa Timur.
Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal Malik mulai melakukan sosialisasi kepada semua OPD terkait dengan pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif. Sehingga setiap OPD bisa terlibat aktif.
"Untuk pelaksanaannya, kami mendorong agar semua OPD bisa kreatif. Program di 2023 terkait lahan kelola pertanian bisa jalan tanpa harus membebani APBD. Program ketahanan pangan di tiap OPD bisa jalan, tapi tidak mengganggu fungsi pokok dari tiap perangkat daerah yang ada," pungkas Akmal Malik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ini ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh.
"Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dg ASN nya mengelola dg menanam jagung misalnya di lahan seluas 5 Hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," ungkap Akmal Malik.
Baca: Massa Forum Merah Putih Geruduk dan Segel Kantor ACT Jawa Timur.
Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal Malik mulai melakukan sosialisasi kepada semua OPD terkait dengan pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman produktif. Sehingga setiap OPD bisa terlibat aktif.
"Untuk pelaksanaannya, kami mendorong agar semua OPD bisa kreatif. Program di 2023 terkait lahan kelola pertanian bisa jalan tanpa harus membebani APBD. Program ketahanan pangan di tiap OPD bisa jalan, tapi tidak mengganggu fungsi pokok dari tiap perangkat daerah yang ada," pungkas Akmal Malik.
(nag)
Lihat Juga :
