Wabup Lutra Minta Tingkatkan Kewaspadaan Dini Guna Cegah PMK pada Ternak
loading...
Jajaran Pemkab Lutra mengikuti rapat koordinasi terkait progres penanganan PMK di Provinsi Bali, NTT, dan Sulsel secara virtual di Ruang Command Center Kabupaten Lutra, Rabu (13/07/22). Foto/Dok Pemkab Luwu Utara
A
A
A
LUWU UTARA - Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab Lutra) mengikuti rapat koordinasi terkait progres penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Bali, NTT, dan Sulsel secara virtual di Ruang Command Center Kabupaten Lutra, Rabu (13/07/22).
Pada kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan, meminta semua pihak untuk memastikan pelaporan data yang akurat. Tidak boleh ada under reporting (data yang tidak akurat) karena hal ini akan mengakibatkan kerugian ekonomi daerah yang besar karena penanganan yang lambat.
"Saya minta kepada Menteri Pertanian, Kepala BNPB, Gubernur Sulawesi selatan, Pangdam Hasanuddin, dan Kapolda Sulawesi Selatan agar segera melakukan pemotongan bersyarat terkait out break di Sulawesi Selatan sehingga kini statusnya merah," ujar dia.
Sebagai salah satu lumbung sapi nasional, kata Luhut, Sulsel harus dihijaukan kembali segera. Tidak boleh ada lalu lintas ternak dari zona merah masuk ke Sulsel.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lutra, Suaib Mansur, meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dini guna mengantisipasi penyebaran PMK pada ternak, meski diakuinya sejauh ini belum ada kasus PMK di wilayahnya.
"Tapi sebelumnya kita sudah buat surat edaran peningkatan kewaspadaan terkait peningkatan penyakit mulut dan kuku," tegasnya.
Suaib menyebut pihaknya juga sudah memperketat pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan masuk dan keluar wilayahnya. Seperti di Pos Mari-mari dan Pos Bungadidi, yang selama ini digunakan sebagai posko Covid-19 sekarang digunakan sebagai pos untuk pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan.
"Kemudian sudah ada iimbauan berupa spanduk kewaspadaan PMK yang dipasang di tempat- tempat strategis. Kemudian membentuk tim terpadu pengawasan kewaspadaan dan penyebaran penyakit mulut dan kuku ," jelasnya.
Ia mengimbuhkan tim pengawasan ini, pihaknya pun telah meminta agar dibuat dalam bentuk satgas yang bertugas memantau perkembangan PMK.
"Jadi selama ini sudah ada sekretariat terpadu dan akhirnya akan menjadi sekretariat dari Satgas PMK. Mudah-mudahan ke depan kita akan berusaha untuk tidak lagi menerima ternak-ternak dari luar kabupaten, jadi apapun itu kita tolak dulu mencegah agar tidak ada ternak kita yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku ," pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan, meminta semua pihak untuk memastikan pelaporan data yang akurat. Tidak boleh ada under reporting (data yang tidak akurat) karena hal ini akan mengakibatkan kerugian ekonomi daerah yang besar karena penanganan yang lambat.
"Saya minta kepada Menteri Pertanian, Kepala BNPB, Gubernur Sulawesi selatan, Pangdam Hasanuddin, dan Kapolda Sulawesi Selatan agar segera melakukan pemotongan bersyarat terkait out break di Sulawesi Selatan sehingga kini statusnya merah," ujar dia.
Sebagai salah satu lumbung sapi nasional, kata Luhut, Sulsel harus dihijaukan kembali segera. Tidak boleh ada lalu lintas ternak dari zona merah masuk ke Sulsel.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lutra, Suaib Mansur, meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dini guna mengantisipasi penyebaran PMK pada ternak, meski diakuinya sejauh ini belum ada kasus PMK di wilayahnya.
"Tapi sebelumnya kita sudah buat surat edaran peningkatan kewaspadaan terkait peningkatan penyakit mulut dan kuku," tegasnya.
Suaib menyebut pihaknya juga sudah memperketat pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan masuk dan keluar wilayahnya. Seperti di Pos Mari-mari dan Pos Bungadidi, yang selama ini digunakan sebagai posko Covid-19 sekarang digunakan sebagai pos untuk pengawasan lalu lintas ternak di perbatasan.
"Kemudian sudah ada iimbauan berupa spanduk kewaspadaan PMK yang dipasang di tempat- tempat strategis. Kemudian membentuk tim terpadu pengawasan kewaspadaan dan penyebaran penyakit mulut dan kuku ," jelasnya.
Ia mengimbuhkan tim pengawasan ini, pihaknya pun telah meminta agar dibuat dalam bentuk satgas yang bertugas memantau perkembangan PMK.
"Jadi selama ini sudah ada sekretariat terpadu dan akhirnya akan menjadi sekretariat dari Satgas PMK. Mudah-mudahan ke depan kita akan berusaha untuk tidak lagi menerima ternak-ternak dari luar kabupaten, jadi apapun itu kita tolak dulu mencegah agar tidak ada ternak kita yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku ," pungkasnya.
(tri)
Explore More