Dewan Beri Catatan Merah Pelaksanaan PPDB SMA/SMK 2020 di Jateng
Jum'at, 26 Juni 2020 - 16:56 WIB
loading...
A
A
A
Ketiga, indikasi banyaknya kecurangan dalam pendaftaran. Dinas Pendidikan mencatat ada 13.834 pendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), dan kenyataanya dari jumlah itu ada 1.007 pendaftar beralih. Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo menyebut jika pendaftar beralih itu indikasinya merasa bersalah. Siswa ditengarai menyiasati SKD agar diterima di jalur zonasi.
Melihat kondisi itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng utu mendesak sistem pendaftaran PPDB online ini dibuat tegas dan objektif. “Ini kan online, harusnya adanya ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abu-abu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” pintanya.
Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMA maupun SMK negeri. “Evaluasi total mesti dilakukan. Kedepan jangan sampai ada lagi gaduh soal kecurangan, ngakses web pendaftaran ndak bisa, bingung mekanisme pendaftaran atau lainya. Sekali lagi ini kan rutin tiap tahun. Dinas pendidikan mestinya lebih siap lagi,” desaknya.
Selanjutnya, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB ini. Karena yang dipertaruhkan adalah para generasi penerus bangsa. (Baca: UPNVY Sediakan 1160 Kuota Maba Jalur Seleksi Mandiri )
Jika ada hal hal yang tidak semestinya , takutnya akan merusak mental generasi muda. “Kita tahu banyak hal yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk hal itu, tetapi ternyata masih sangat dinamis. Maka saya berharap kepala dinas lebih fokus lagi,’’ pungkasnya.
Melihat kondisi itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng utu mendesak sistem pendaftaran PPDB online ini dibuat tegas dan objektif. “Ini kan online, harusnya adanya ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abu-abu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” pintanya.
Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMA maupun SMK negeri. “Evaluasi total mesti dilakukan. Kedepan jangan sampai ada lagi gaduh soal kecurangan, ngakses web pendaftaran ndak bisa, bingung mekanisme pendaftaran atau lainya. Sekali lagi ini kan rutin tiap tahun. Dinas pendidikan mestinya lebih siap lagi,” desaknya.
Selanjutnya, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB ini. Karena yang dipertaruhkan adalah para generasi penerus bangsa. (Baca: UPNVY Sediakan 1160 Kuota Maba Jalur Seleksi Mandiri )
Jika ada hal hal yang tidak semestinya , takutnya akan merusak mental generasi muda. “Kita tahu banyak hal yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk hal itu, tetapi ternyata masih sangat dinamis. Maka saya berharap kepala dinas lebih fokus lagi,’’ pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :
