Dewan Beri Catatan Merah Pelaksanaan PPDB SMA/SMK 2020 di Jateng
Jum'at, 26 Juni 2020 - 16:56 WIB
loading...
Foto dok/SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/ SMK 2020 di Jateng telah ditutup 25 Juni 2020. Dalam sembilan hari masa pendaftaran, banyak aduan dan kegaduhan. Untuk itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto memberikan sejumlah catatan merah dan mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Catatan-catatan itu ia dapatkan saat melakukan pantauan pelaksanaan PPDB SMA/SMK maupun aduan yang disampaikan orang tua calon siswa. “Kok jadi gaduh seperti ini. PPDB ini kan rutinitas tiap tahun, mestinya bisa dipersiapkan dengan lebih baik,” kata Yudi, Jumat (26/6/2020).
Hal pertama yang ia catat adalah mekanisme pendaftaran dan berbagai persyaratannya. Menurutnya, masih banyak calon siswa maupun orang tua siswa yang kebingungan, misalnya dengan perhitungan konversi nilai piagam dan persyaratan siswa pindahan. Ia memaknai, sosialisasi masih minim. (Baca: Universitas Diponegoro Siapkan Program Studi Berbasis Market Demand )
Kedua, di masa awal pendaftaran terjadi kegaduhan karena siswa pindahan tak bisa mengakses tahapan PPDB. Setelah di cek, penyebabnya pun sederhana yakni Dinas Permasdesdukcapil belum mengupdate data domisili siswa pindahan tersebut.
“Penyebabnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Membuat orang tua calon siswa pusing. Ndak bisa ndaftar,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi jika dua OPD, Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Dinas Dinas Permasdesdukcapil melakukan koordinasi.
Ketiga, indikasi banyaknya kecurangan dalam pendaftaran. Dinas Pendidikan mencatat ada 13.834 pendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), dan kenyataanya dari jumlah itu ada 1.007 pendaftar beralih. Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo menyebut jika pendaftar beralih itu indikasinya merasa bersalah. Siswa ditengarai menyiasati SKD agar diterima di jalur zonasi.
Melihat kondisi itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng utu mendesak sistem pendaftaran PPDB online ini dibuat tegas dan objektif. “Ini kan online, harusnya adanya ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abu-abu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” pintanya.
Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMA maupun SMK negeri. “Evaluasi total mesti dilakukan. Kedepan jangan sampai ada lagi gaduh soal kecurangan, ngakses web pendaftaran ndak bisa, bingung mekanisme pendaftaran atau lainya. Sekali lagi ini kan rutin tiap tahun. Dinas pendidikan mestinya lebih siap lagi,” desaknya.
Selanjutnya, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB ini. Karena yang dipertaruhkan adalah para generasi penerus bangsa. (Baca: UPNVY Sediakan 1160 Kuota Maba Jalur Seleksi Mandiri )
Jika ada hal hal yang tidak semestinya , takutnya akan merusak mental generasi muda. “Kita tahu banyak hal yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk hal itu, tetapi ternyata masih sangat dinamis. Maka saya berharap kepala dinas lebih fokus lagi,’’ pungkasnya.
Catatan-catatan itu ia dapatkan saat melakukan pantauan pelaksanaan PPDB SMA/SMK maupun aduan yang disampaikan orang tua calon siswa. “Kok jadi gaduh seperti ini. PPDB ini kan rutinitas tiap tahun, mestinya bisa dipersiapkan dengan lebih baik,” kata Yudi, Jumat (26/6/2020).
Hal pertama yang ia catat adalah mekanisme pendaftaran dan berbagai persyaratannya. Menurutnya, masih banyak calon siswa maupun orang tua siswa yang kebingungan, misalnya dengan perhitungan konversi nilai piagam dan persyaratan siswa pindahan. Ia memaknai, sosialisasi masih minim. (Baca: Universitas Diponegoro Siapkan Program Studi Berbasis Market Demand )
Kedua, di masa awal pendaftaran terjadi kegaduhan karena siswa pindahan tak bisa mengakses tahapan PPDB. Setelah di cek, penyebabnya pun sederhana yakni Dinas Permasdesdukcapil belum mengupdate data domisili siswa pindahan tersebut.
“Penyebabnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Membuat orang tua calon siswa pusing. Ndak bisa ndaftar,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi jika dua OPD, Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Dinas Dinas Permasdesdukcapil melakukan koordinasi.
Ketiga, indikasi banyaknya kecurangan dalam pendaftaran. Dinas Pendidikan mencatat ada 13.834 pendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), dan kenyataanya dari jumlah itu ada 1.007 pendaftar beralih. Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo menyebut jika pendaftar beralih itu indikasinya merasa bersalah. Siswa ditengarai menyiasati SKD agar diterima di jalur zonasi.
Melihat kondisi itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng utu mendesak sistem pendaftaran PPDB online ini dibuat tegas dan objektif. “Ini kan online, harusnya adanya ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abu-abu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” pintanya.
Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMA maupun SMK negeri. “Evaluasi total mesti dilakukan. Kedepan jangan sampai ada lagi gaduh soal kecurangan, ngakses web pendaftaran ndak bisa, bingung mekanisme pendaftaran atau lainya. Sekali lagi ini kan rutin tiap tahun. Dinas pendidikan mestinya lebih siap lagi,” desaknya.
Selanjutnya, pihaknya meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB ini. Karena yang dipertaruhkan adalah para generasi penerus bangsa. (Baca: UPNVY Sediakan 1160 Kuota Maba Jalur Seleksi Mandiri )
Jika ada hal hal yang tidak semestinya , takutnya akan merusak mental generasi muda. “Kita tahu banyak hal yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk hal itu, tetapi ternyata masih sangat dinamis. Maka saya berharap kepala dinas lebih fokus lagi,’’ pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :
