Penanganan Covid-19 di Jatim, DPR Minta Tidak Saling Menyalahkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu dua minggu bagi Jawa Timur untuk menurunkan laju penularan virus corona atau Covid-19.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat mengunjungi posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).

Anggota DPR Dapil Jatim I dari Fraksi PKB Syaikhul Islam mengatakan, bicara tingginya angka Covid-19 di Jatim sebenarnya masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, awalnya masyarakat sebenarnya patuh, tapi ketika kebijakan dari pemerintah itu tidak konsisten, mereka akhirnya bingung.

"Dan dari kebingungan itulah akhirnya masyarakat seperti tidak peduli begitu. Nah, kesannya kemudian tidak patuh, awal masalahnya kan di situ," katanya, Jumat (26/6/2020).

(Baca juga: Jokowi Minta Angka Covid-19 Turun dalam 2 Pekan, Ini Tanggapan Khofifah )

Pihaknya mengapresiasi arahan Presiden untuk mengurangi angka positif Covid-19 di Jatim. Menurutnya, persoalan Covid-19 di Jatim bukan sekadar pekerjaan Pemprov Jatim, Pemkab maupun Pemkot, tapi juga berkaitan dengan pemerintah pusat.

"Karena selama ini kan ada kesan juga tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota itu. Jadi, kalau ada arahan Presiden begini kan mungkin akan mudah untuk sinkron," tuturnya.

Mengenai pengendalian virus yang ditargetkan dua minggu, Syaikhul Islam mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana caranya semua pihak bahu membahu, dan bukan saling menyalahkan satu sama lain agar angka Covid-19 di Jatim ini turun.

Dia mengaku tidak sepakat jika parameter kasus Covid-19 adalah hasil rapid test. "Saya tidak sepakat karena akurasi alat yang digunakan kan rendah. Jadi, semakin alat itu digunakan secara massal di tempat-tempat publik maka akan banyak orang yang seolah olah positif padahal belum tentu. Nah saran saya gunakan alat yang lebih akurat atau PCR langsung sekalian itu lebih bagus," tuturnya.

Mengenai masih banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker, Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebenarnya kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Jatim, tai juga di banyak daerah lain.

"Jadi bukan itu soalnya, ya memang kita inilah ya, ikhtiar menggunakan masker bagus, tapi kalau dibuat ukuran karena tidak pakai masker kemudian (tidak kena Covid-19) enggak nyambung," katanya.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar banyak dilakukan tes PCR sehingga hasil tes lebih akurat. (Baca juga: Pembunuh Wanita Muda Berambut Pirang Ditangkap di Warung Kopi )

"Saya kan di Komisi VII, sebenarnya di BPPT itu ada rapid test yang akurasinya sangat tinggi sampai 80 persen lebih. Memang ini problemnya di Kemenkes karena dia belum selesai uji edar. Tapi kalau itu misalnya dipercepat, kemudian digunakan secara masif di Jatim mungkin lebih bagus daripada rapid test dari China itu," urainya.