KNPI Desak Pemkot Bekasi Kaji Ulang Seluruh Izin Tempat Hiburan Malam
loading...
Sekretaris KNPI Kota Bekasi Deni Ardini desak pemerintah daerah meninjau ulang perizinan di seluruh tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol. Foto: Ist
A
A
A
BEKASI - Sekretaris KNPI Kota Bekasi Deni Ardini desak pemerintah daerah meninjau ulang perizinan di seluruh tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol. Ini berkaca pada kasus Holywings Bekasi yang disegel karena izinnya tidak lengkap.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi perizinannya. Kami mendesak untuk ditutup jika tidak memenuhi persyaratan," kata Deni, Rabu (29/6/2022).
Baca juga: Temukan 3 Pelanggaran Operasional, Holywings Summarecon Bekasi Ditutup Sementara
Pada kasus Holywings Bekasi, pemerintah daerah menemukan bahwa izin penjualan minuman beralkohol belum terverifikasi di Kementerian Perdagangan berdasarkan perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Adapun izin yang dipakai sebelumnya merupakan izin yang diajukan manual. Sedangkan, pada tahun 2021 semua perizinan di daerah wajib migrasi ke OSS. Artinya, pengusaha wajib menyesuaikan perizinannya.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Holywings Menguji Keberanian Penegak Hukum
Holywings Bekasi hari ini disegel Satpol PP hingga melengkapi dokumen yang disyaratkan yaitu izin di Kemendag dan sertifikat laik sanitasi. Dia menyebut Holywings Bekasi menjadi pelajaran kurangnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap tempat hiburan malam.
"Saya mengapresiasi gerak cepat Pemkot Bekasi dalam kasus Holywings. Semoga bukan karena sedang viral atau dalam sorotan pemkot kemudian bergerak," ujar Deni.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi perizinannya. Kami mendesak untuk ditutup jika tidak memenuhi persyaratan," kata Deni, Rabu (29/6/2022).
Baca juga: Temukan 3 Pelanggaran Operasional, Holywings Summarecon Bekasi Ditutup Sementara
Pada kasus Holywings Bekasi, pemerintah daerah menemukan bahwa izin penjualan minuman beralkohol belum terverifikasi di Kementerian Perdagangan berdasarkan perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Adapun izin yang dipakai sebelumnya merupakan izin yang diajukan manual. Sedangkan, pada tahun 2021 semua perizinan di daerah wajib migrasi ke OSS. Artinya, pengusaha wajib menyesuaikan perizinannya.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Holywings Menguji Keberanian Penegak Hukum
Holywings Bekasi hari ini disegel Satpol PP hingga melengkapi dokumen yang disyaratkan yaitu izin di Kemendag dan sertifikat laik sanitasi. Dia menyebut Holywings Bekasi menjadi pelajaran kurangnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap tempat hiburan malam.
"Saya mengapresiasi gerak cepat Pemkot Bekasi dalam kasus Holywings. Semoga bukan karena sedang viral atau dalam sorotan pemkot kemudian bergerak," ujar Deni.
(jon)
Explore More