Kemenkumham Sulsel Terima Usulan Desa Sadar Hukum dari Kabupaten Pinrang
loading...
Penyerahan data usulan desa sadar hukum Kabupaten Pinrang kepada pihak Kemenkumham Sulsel, Sabtu (19/6/2022). Foto: Humas Kemenkumham Sulsel
A
A
A
PINRANG - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel , Nur Ichwan menerima data desa sadar hukum (DSH) yang diusulkan Kabupaten Pinrang.
"Data dukung penetapan desa/kelurahan sadar hukum tersebut telah diserahkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pinrang, H Suardi Haruna didampingi jajarannya beberapa waktu lalu," kata Nur Ichwan, Sabtu (18/6/2022).
Baca Juga: Kementerian Hukum dan HAM
"Untuk tahun 2022, Kanwil Sulsel sedang mempersiapkan 10 desa/kelurahan di Sulsel untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai desa sadar hukum pada ajang penghargaan Anubhawa Sasana Desa oleh Menteri Hukum dan HAM RI," kata Ichwan.
Sepuluh desa/kelurahan tersebut yakni Desa Kolai, Salu Dewata, dan Mata Allo di Enrekang. Kemudian Desa Pakkanna dan Nepo di Wajo, Kelurahan Bentengnge, Padaidi, dan Mantenggae di Pinrang, serta Desa Jalajja dan Purwosari di Luwu Timur.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel
Data dukung usulan diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingi Kepala Bidang Hukum dan jajarannya.
"Data dukung penetapan desa/kelurahan sadar hukum tersebut telah diserahkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pinrang, H Suardi Haruna didampingi jajarannya beberapa waktu lalu," kata Nur Ichwan, Sabtu (18/6/2022).
Baca Juga: Kementerian Hukum dan HAM
"Untuk tahun 2022, Kanwil Sulsel sedang mempersiapkan 10 desa/kelurahan di Sulsel untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai desa sadar hukum pada ajang penghargaan Anubhawa Sasana Desa oleh Menteri Hukum dan HAM RI," kata Ichwan.
Sepuluh desa/kelurahan tersebut yakni Desa Kolai, Salu Dewata, dan Mata Allo di Enrekang. Kemudian Desa Pakkanna dan Nepo di Wajo, Kelurahan Bentengnge, Padaidi, dan Mantenggae di Pinrang, serta Desa Jalajja dan Purwosari di Luwu Timur.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel
Data dukung usulan diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingi Kepala Bidang Hukum dan jajarannya.
(luq)
Explore More