Anjal dan Gepeng Menjamur Berpotensi Jadi Penghambat Makassar Raih KLA
Rabu, 08 Juni 2022 - 22:12 WIB
loading...
Menjamurnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal dan gepeng) di sejumlah ruas jalan menjadi hambatan atau kendala bagi Kota Makassar untuk meraih predikat Kota Layak Anak (KLA). Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Menjamurnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal dan gepeng) di sejumlah ruas jalan berpotensi menjadi hambatan atau kendala bagi Kota Makassar untuk meraih predikat Kota Layak Anak (KLA)
Padahal, penilaian dan verifikasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, serta dari organisasi berwenang sudah mulai berlangsung sejak pekan lalu hingga sebulan ke depan.
Baca Juga: 308 Anjal-Gepeng di Kota Makassar Berhasil Dijaring
Diketahui KLA diberikan dalam 5 kategori. Mulai dari kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kategori tertinggi adalah Kabupaten/Kota Layak Anak atau (KLA).
Evaluasi KLA yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya diukur melalui 24 indikator KLA yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak.
Klaster itu meliputi Klaster 1 terkait Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, Klaster 2 terkait Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3 terkait Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan.
Kemudian Klaster 4 terkait Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster 5 terkait Perlindungan khusus anak.
Pada tahun 2021 lalu, Kota Makassar mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori Madya. Kategori ini merosot sebab pada tahun 2019, Makassar berhasil menyabet kategori Nindya. Sementara pada tahun 2020 Kementerian tak menggelar KLA akibat pandemi Covid-19.
"Itu anjal masalahnya. Dulu dapat kategori Madya," ucap Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.
Dia mengakui bahwa penanganan anjal dan gepeng masih setengah-setengah. Menurutnya, dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial harus konsisten dalam penanganan.
"Penanganan anjal masih sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, anjal akan tetap berkeliaran. Harusnya konsisten," kata Danny, sapaan akrabnya.
Danny menyebut, penanganan anjal harus dilakukan dari hulu ke hilir. Sebab tak menutup kemungkinan, anjal dan gepeng yang berkeliaran merupakan objek perdagangan manusia.
"Saya anggap ini perdagangan anjal, karena ada cukongnya. Ada yang kasih makan, ada yang terima uangnya, ada bagi hasil. Ini bisnis anjal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aulia Arsyad, mengatakan penertiban rutin dilakukan di beberapa titik rawan, seperti di Fly Over, Jalan Boulevard-Pettarani, sekitar Mall Panakkukang, Jalan Ratulangi, dan Jalan Haji Bau.
"Giat penertiban anjal setiap hari dilaksanakan oleh Tim TRC Saribattang yang didukung oleh Polrestabes dan BKO Satpol-PP. Ini untuk mendukung Kota Makassar menjadi Kota Layak Anak," tutur Aulia.
Setiap anjal dan gepeng yang terjaring, kata dia, dilakukan pembinaan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC selama 3 hari, lalu dikembalikan ke keluarganya masing-masing.
Kendati demikian, hal ini belum bisa menjadi solusi akhir dari persoalan anjal dan gepeng. Sebab, banyaknya jumlah anjal gepeng tidak dapat ditampung sepenuhnya di sana.
"Makanya diadakan pengadaan lahan untuk pembangunan Lingkungan Pondok sosial atau Liposos. Nanti kami namakan Balla Passili," jelasnya.
Baca Juga: Anjal dan Gepeng Kian Menjamur di Makassar Jelang Ramadan
Menurut dia, kehadiran Liposos memang sudah sepatutnya dihadirkan di kota besar seperti Makassar, yang memiliki berbagai persoalan sosial yang kompleks.
"Untuk tahun ini, programnya itu pengadaan lahan untuk persiapan pembangunan Liposos. Tahun 2023 baru kami bangun, rencananya dibangun di belakang kampus Unhas," pungkasnya.
Padahal, penilaian dan verifikasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, serta dari organisasi berwenang sudah mulai berlangsung sejak pekan lalu hingga sebulan ke depan.
Baca Juga: 308 Anjal-Gepeng di Kota Makassar Berhasil Dijaring
Diketahui KLA diberikan dalam 5 kategori. Mulai dari kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kategori tertinggi adalah Kabupaten/Kota Layak Anak atau (KLA).
Evaluasi KLA yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya diukur melalui 24 indikator KLA yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak.
Klaster itu meliputi Klaster 1 terkait Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, Klaster 2 terkait Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3 terkait Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan.
Kemudian Klaster 4 terkait Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster 5 terkait Perlindungan khusus anak.
Pada tahun 2021 lalu, Kota Makassar mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori Madya. Kategori ini merosot sebab pada tahun 2019, Makassar berhasil menyabet kategori Nindya. Sementara pada tahun 2020 Kementerian tak menggelar KLA akibat pandemi Covid-19.
"Itu anjal masalahnya. Dulu dapat kategori Madya," ucap Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.
Dia mengakui bahwa penanganan anjal dan gepeng masih setengah-setengah. Menurutnya, dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial harus konsisten dalam penanganan.
"Penanganan anjal masih sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, anjal akan tetap berkeliaran. Harusnya konsisten," kata Danny, sapaan akrabnya.
Danny menyebut, penanganan anjal harus dilakukan dari hulu ke hilir. Sebab tak menutup kemungkinan, anjal dan gepeng yang berkeliaran merupakan objek perdagangan manusia.
"Saya anggap ini perdagangan anjal, karena ada cukongnya. Ada yang kasih makan, ada yang terima uangnya, ada bagi hasil. Ini bisnis anjal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aulia Arsyad, mengatakan penertiban rutin dilakukan di beberapa titik rawan, seperti di Fly Over, Jalan Boulevard-Pettarani, sekitar Mall Panakkukang, Jalan Ratulangi, dan Jalan Haji Bau.
"Giat penertiban anjal setiap hari dilaksanakan oleh Tim TRC Saribattang yang didukung oleh Polrestabes dan BKO Satpol-PP. Ini untuk mendukung Kota Makassar menjadi Kota Layak Anak," tutur Aulia.
Setiap anjal dan gepeng yang terjaring, kata dia, dilakukan pembinaan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC selama 3 hari, lalu dikembalikan ke keluarganya masing-masing.
Kendati demikian, hal ini belum bisa menjadi solusi akhir dari persoalan anjal dan gepeng. Sebab, banyaknya jumlah anjal gepeng tidak dapat ditampung sepenuhnya di sana.
"Makanya diadakan pengadaan lahan untuk pembangunan Lingkungan Pondok sosial atau Liposos. Nanti kami namakan Balla Passili," jelasnya.
Baca Juga: Anjal dan Gepeng Kian Menjamur di Makassar Jelang Ramadan
Menurut dia, kehadiran Liposos memang sudah sepatutnya dihadirkan di kota besar seperti Makassar, yang memiliki berbagai persoalan sosial yang kompleks.
"Untuk tahun ini, programnya itu pengadaan lahan untuk persiapan pembangunan Liposos. Tahun 2023 baru kami bangun, rencananya dibangun di belakang kampus Unhas," pungkasnya.
(tri)
Lihat Juga :
