Jadi Episentrum Penularan, Penanganan COVID-19 di Makassar Harus Diseriusi

MAKASSAR - Penerapan protokol kesehatan sebagai agenda pencegahan COVID-19 di Sulsel masih harus dimaksimalkan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakannya dinilai masih rendah. Baca : Update COVID-19 di Sulsel: 3.908 Positif, 1.321 Sembuh dan 145 Meninggal

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulsel. Khususnya di wilayah yang tingkat kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari mengaku, survei untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat ini dilakukan di empat wilayah di Sulsel. Salah satunya, Kota Makassar sebagai wilayah episentrum utama, selain itu Kabupaten Gowa, Maros, dan Luwu Timur (Lutim)

"Saya sampaikan hasil survei bahwa memang masyarakat kita ini di Sulawesi Selatan khususnya Makassar, dengan Lutim, Maros, Gowa, tingkat kesadaran dan keinginannya untuk menjalankan protokol kesehatan itu sekitar 65-70%," ungkap Ichsan saat rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Swiss-Belhotel Makassar, kemarin.

Angka ini dinilai masih rendah. Menurut Ichsan, masih rendahnya pelaksanaan protokol kesehatan ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat. "Cuma yang jadi persoalan ini kemauan," sebut dia.

Menurut Ichsan, untuk memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan kedepan maka perlu mendorong kemauan masyarakat. Namun tidak harus melalui sanksi, namun misalnya mendorong regulasi pemberian reward atau penghargaan bagu daerah yang warganya maksimal melaksanakannya.

Hal ini kata dia sejalan dengan harapan Gubernur Sulsel. Misalnya pemberian reward diberikan ke tiap RT/RW yang dinilai mampu mendorong warganya melaksanakan protokol kesehatan. Baca Juga : 9 Tenaga Medis di Maros Positif Virus Corona, 2 Dinyatakan Sembuh

"Salah satu langkah untuk mendorong kemauan ini adalah bagaimana regulasi untuk mendorong mereka, tidak dalam bentuk punishment (sanksi), tapi reward. Seperti bapak gubernur sampaikan tadi, memberikan reward kepada RT/RW salah satu untuk mendorong sebenarnya kemauan masyarakat," jelasnya.

Namun Ichsan melanjutkan, rencana ini masih akan dimatangkan dan dibahas lebih lanjut kedepan. Tetapi diharapkan, akan ada kampanye massal di tiap warga yang melibatkan RT/RW sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikannya.

Kampanye massal ini terkait ajakan untk memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Direncanakan gerakan ini akan dilaunching di 24 kabupaten/kota secara serentak.

"Kita rencanakan launching itu dengan menggabungkan 24 kabupaten/kota. Salah satu kabupaten akan memperlihatkan tentu bagaimana protokol itu di mesjid, yang kabupaten lain di pasar sebagainya, sehingga itu menjadi bahan evaluasi kita nantinya," kata Ichsan.

Dia menegaskan, agenda kampanye massal protokol kesehatan menjadi langkah utama dalam pencegahan COVID-19. Dibanding apa yang dilakukan selama ini yang dinilai masih fokus pada penanganannya saja semisal, tracing contact dan testing masif.

Ichsan mengaku, tim Gugus Tugas COVID-19 masih akan membahas lebih jaug terkait agenda kampanye massal ini. Diharapkan jadwal dan konsep pelaksanaannya bisa segera dimatangkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.

Terpisah, Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin menambahkan, selama ini penangana COVID-19 di Sulsel dilaksanakan melalui program trisula. Atau yang disebut tiga upaya pengendalian pengendalian Covid-19, yakni massive tracking, intensive testing, dan public health education.

Belakangan, massive tracking dan intensive tesfing sementara terus berjalan. Dari dua upaya ini, penelusuran warga yang terdampak COVID-19 semakin banyak yang ditemukan untuk segera mendapat penanganan. Disamping dua langkah itu, public health education turut menjadi fokus.

Dalam pelaksanaan edukasi intensif, rencananya akan dibentuk komunitas yang melibatkan RT/RW. Mereka yang menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi akan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Program trisula diantaranya edukasi intensif. Edukasinya dengan membentuk Warga Tangguh Covid berbasis komunitas, RT, RW. Penguatan lembaga kemasyarakatan sangat penting. Jadi meningkatkan keterlibatan communitas secara massive sangat strategis untuk mengendalikan covid," papar Ridwan kepada SINDOnews.

Penerapan protokol kesehatan ini selama ini belum berjalan baik di tengah masyarakat. Jika dipersentasikan, angkanya masih jauh dari kata maksimal. "Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan sekira 31-35%," sebut dia.

Ridwan memaparkan, beberapa alasan kurangnya pelaksanaan protokol kesehatan, diantaranya karena belum memahami pentingnya pencegahan. Selanjutnya faktor lingkungan yang tidak mendukung, tidak ada sanksi, risih pakai masker, dan malu.

Sementara Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menegaskan, langkah pencegahan harus menjadi agenda penting dalam upaya penanganan COVID-19 di Sulsel. Dengan kota Makassar menjadi fokus sebagai wilayah episentrum.

"Saya yakin Makassar ini adalah episentrum penularan. Kalau Makassar bisa kita selesaikan, maka Sulsel selesai. Jadi kalau Makassar clear, paling mininal 70-80% kasus COVID-19 di Sulsel selesai," tutur Nurdin.

Dia menganggap, jika Kota Makassar tidak diseriusi pencegahannya, maka akan ikut berdampak pada daerah lain. Bahkan masih bisa menjadi penyumbang penularan baru di wilayah lainnya.

Menurut Nurdin, penanganan pasien yang terdampak COVID-19 sudah cukup baik. Misalnya ketersediaan tempat tidur di tiap rumah sakit rujukan, juga terpenuhi. Berbagai program penanganan dan fasilitas layanan kesehatan disebut sudah diakomodir.

"Jadi saya kira begini, yang terpenting sekarang ini bukan tambah tempat tidur, tapi program pencegahan ini yang harus lebih efektif. Karena kalau kita tidak lakukan pencegahan secara masif, pada akhirnya kita juga kolaps juga," tambah dia.

Nurdin juga merencanakan untuk menyiapkan dua RS rujukan khusus untuk ibu hamil yang terdampak COVID-19. Dua RS yang rencana disiapkan, yakni Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi dan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Fatimah.

"Mungkin kita coba tunjuk ada rumah sakit kita di Fatimah, terus mungkin Rumah Sakit Pertiwi. Dua rumah sakit ini kita fokuskan untuk rumah sakit rujukan bagi ibu hamil yang reaktif (COVID-19)," beber Nurdin.

Langkah ini ditempuh agar tidak ada lagi kejadian yang sebelumnya menimpa kasus Ervina Yana. Seorang ibu hamil yang anaknya meninggal dalam kandungan yang ditolak sejumlah rumah sakit di Makassar karena hasil rapid tesnya reaktif.

"Karena beritanya bahwa gara-gara swab anaknya meninggal. Menunggu swab. Saya bilang itu nggak bener. Yang bersangkutan ini sebenarnya sudah rapid dimana-mana dan reaktif. Cuma mereka tidak transparan. Begitu juga pada saat mereka di rumah sakit. Di rumah sakit sebenarnya udah meninggal (janinnya). Jadi diduuga sehari sebelumnya telah meninggal," kata Nurdin meluruskan.

Nurdin pun meminta tim Gugus Tugas COVID-19 mengevaluasi banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak virus korona. Meski Nurdin menduga, salah satu alasannya karena alat pelindung diri (APD) yang digubakan tidak berstandar, sehingga rentan terdampak.

"Dan yang lain ini kita harus ketahui para nakes kita ini, reaktif kira-kira apa reason (alasannya), gitu. Apakah tanpa menggunakan APD, ataukah APD-nya tidak standar. Ini mungkin perlu kita ketahui," ucap Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel ini.

Padahal, lanjut dia, Pemprov Sulsel selama ini sudah memberi perhatian kepada para nakes yang menangani pasien COVID-19. Misalnya menyediakan hotel khusus untuk tempat mereka menginap, termasuk menyediakan gizi dan suplemen bagi para nakes.

"Saya kira ini harus kita coba cari tahu kenapa mereka (para nakes), apakah kelelahan, dan saya yakin mereka bisa tertular karena APD. Itu salah satu. Itu pasti. Oleh karena itu ini yang harus kita cek kesiapan APD kita, apakah itu memenuhi standar atau tidak," tegas Nurdin.