Bangun ZI, Kemenkumham Sulsel Lakukan Pendampingan ke 5 UPT
Senin, 23 Mei 2022 - 15:12 WIB
loading...
Pemaparan Tim Pendamping Kemenkumham Sulsel terkait hasil evaluasi pembangunan zona integritas di 5 UPT. Foto: Kemenkumham Sulsel
A
A
A
PALOPO - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel melakukan pendampingan ke lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Pendampingan dilakukan dalam rangka pembangunan zona integritas (ZI).
Tim Pendamping, Ismail Shaleh saat memaparkan hasil evaluasinya pada rapat Sabtu, 21 Mei malam di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel mengatakan, pendampingan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan ke UPT dalam pembangunan ZI.
Baca juga: Sosialisasi M-Paspor, Kakanwil Kemenkumham Minta Kanim Makassar Terus Berinovasi
"Imigrasi Parepare diusulkan sebagai Satker berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), sementara 4 UPT lainnya Imigrasi Palopo, Lapas Palopo, Rutan Makale, dan Rutan Pinrang diusulkan sebagai Satker berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK )," kata Ismail, dalam siaran persnya, Senin (23/5/2022).
Secara teknis dilakukan optimalisasi data dukung pembangunan ZI pada aplikasi Erb, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil yang telah diunggah pada periode pelaporan B03 dan persiapan pemenuhan data dukung B06 tahun 2022. Pemeriksaan kesesuaian data administratif dan verifikasi penerapan di lapangan.
"Kegiatan ini juga untuk memastikan sarana prasarana layanan publik telah memenuhi standar layanan ramah HAM dan SOP yang telah ditetapkan. Di Kantor Imigrasi ada pelayanan paspor bagi WNI dan izin tinggal bagi WNA, sedangkan di Lapas dan Rutan terdapat layanan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana serta layanan kunjungan bagi keluarga warga binaan," ungkap Ismail.
Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Sulsel
"Pendampingan yang dilakukan mengacu padaPermenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, memuat komponen pengungkit di enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga pada komponen hasil terkait IKM, IPK, dan capaian kinerja," lanjut Ismail.
Kelima UPT yang dikunjungi telah lolos penilaian pendahuluan pada tingkat Kanwil untuk diusulkan ke Unit Eselon I Pembina dan Inspektoran Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI). Selanjutnya diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB untuk dievaluasi guna memperoleh predikat WBK dan WBBM.
Tim Pendamping, Ismail Shaleh saat memaparkan hasil evaluasinya pada rapat Sabtu, 21 Mei malam di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel mengatakan, pendampingan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan ke UPT dalam pembangunan ZI.
Baca juga: Sosialisasi M-Paspor, Kakanwil Kemenkumham Minta Kanim Makassar Terus Berinovasi
"Imigrasi Parepare diusulkan sebagai Satker berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), sementara 4 UPT lainnya Imigrasi Palopo, Lapas Palopo, Rutan Makale, dan Rutan Pinrang diusulkan sebagai Satker berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK )," kata Ismail, dalam siaran persnya, Senin (23/5/2022).
Secara teknis dilakukan optimalisasi data dukung pembangunan ZI pada aplikasi Erb, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil yang telah diunggah pada periode pelaporan B03 dan persiapan pemenuhan data dukung B06 tahun 2022. Pemeriksaan kesesuaian data administratif dan verifikasi penerapan di lapangan.
"Kegiatan ini juga untuk memastikan sarana prasarana layanan publik telah memenuhi standar layanan ramah HAM dan SOP yang telah ditetapkan. Di Kantor Imigrasi ada pelayanan paspor bagi WNI dan izin tinggal bagi WNA, sedangkan di Lapas dan Rutan terdapat layanan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana serta layanan kunjungan bagi keluarga warga binaan," ungkap Ismail.
Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Sulsel
"Pendampingan yang dilakukan mengacu padaPermenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, memuat komponen pengungkit di enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, juga pada komponen hasil terkait IKM, IPK, dan capaian kinerja," lanjut Ismail.
Kelima UPT yang dikunjungi telah lolos penilaian pendahuluan pada tingkat Kanwil untuk diusulkan ke Unit Eselon I Pembina dan Inspektoran Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI). Selanjutnya diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB untuk dievaluasi guna memperoleh predikat WBK dan WBBM.
(luq)
Lihat Juga :
