Kisah Cinta Sultan Syarif Kasim II dan Ratu Wilhelmina Bersemi di Antara Kolonialisme dan Kecamuk Perang
Senin, 09 Mei 2022 - 05:02 WIB
loading...
A
A
A
Upaya menekan Sultan Syarif Kasim II, terus dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil, di mana struktur pemerintahan di daerah-daerah diubah oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni dari bentuk provinsi menjadi district dan onder district.
Akibat perubahan itu, Kerajaan Siak akhirnya memiliki lima distrik, yakni Distrik Siak, Distrik Selatpanjang, Distrik Bagansiapi-api, Distrik Bukit Batu, dan Distrik Pekanbaru. Hal ini juga membuat Datuk Empat Suku tidak berfungsi lagi. Dan penghasilan hutan tanah yang disebut "pancung alas" diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Keserakahan pemerintah kolonial Hindia Belanda ini, membuat rakyat di Kerajaan Siak resah. Sultan Syarif Kasim II tak tinggal diam, dia semakin keras menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan, Sultan Syarif Kasim II memutuskan untuk membangun kekuatan fisik, karena ancaman pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kekuatan militer dibangun oleh Sultan Syarif Kasim II, yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Mereka akhirnya dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan, dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat.
Sultan Syarif Kasim II juga dengan tegas menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Dia tetap mempertahankan keberadaan Kerapatan Tinggi Kerajaan Siak, yang diatur dan disusun oleh Kerajaan Siak sendiri.
Baca juga: Kronologi Polwan Digerebek Brimob saat Asyik Ngamar dengan Pendeta Beristri
Bukan hanya itu, Sultan Syarif Kasim II juga dengan tegas menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, meskipun sebelumnya para sultan di Kerajaan Siak telah terikat perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, termasuk Perjanjian London 1824.
Mendapatkan perlawanan dari Sultan Syarif Kasim II, pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya mendatangkan bala bantuan Marsose dari Medan, di bawah pimpinan Letnan Leiner. Pasukan bersenjata yang dikenal bengis ini, dikerahkan untuk meredam kekuatan di Kerajaan Siak.
Kepedulian Sultan Syarif Kasim II terhadap rakyatnya sangat kuat. Bahkan, untuk melawan penjajahan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat, dan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari Kerajaan Siak untuk menempuh pendidikan tinggi.
Perlawanan Sultan Syarif Kasim II, juga terjadi di masa pendudukan Jepang. Pasukan Jepang, sempat menangkapi raja-raja di Riau, namun belum berani menangkap Sultan Syarif Kasim II, karena takut terjadi pemberontakan dari rakyat Kerajaan Siak. Sultan Syarif Kasim II juga menentang pengiriman romusha. Dia tetap melindungi rakyatnya, meskipun kekuasaannya dilucuti.
Kekalahan Jepang dari Sekutu pada 15 Agustus 1945, dan disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, tersiar hingga di Kerajaan Siak. Kabar ini membuat Sultan Syarif Kasim II langsung mengibarkan bendera merah putih di Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura.
Pada tahun 1946, Sultan Syarif Kasih II berangkat ke Jawa, untuk menemui Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Syarif Kasim II, dengan tegas menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.
Akibat perubahan itu, Kerajaan Siak akhirnya memiliki lima distrik, yakni Distrik Siak, Distrik Selatpanjang, Distrik Bagansiapi-api, Distrik Bukit Batu, dan Distrik Pekanbaru. Hal ini juga membuat Datuk Empat Suku tidak berfungsi lagi. Dan penghasilan hutan tanah yang disebut "pancung alas" diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Keserakahan pemerintah kolonial Hindia Belanda ini, membuat rakyat di Kerajaan Siak resah. Sultan Syarif Kasim II tak tinggal diam, dia semakin keras menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahkan, Sultan Syarif Kasim II memutuskan untuk membangun kekuatan fisik, karena ancaman pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kekuatan militer dibangun oleh Sultan Syarif Kasim II, yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Mereka akhirnya dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan, dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat.
Sultan Syarif Kasim II juga dengan tegas menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Dia tetap mempertahankan keberadaan Kerapatan Tinggi Kerajaan Siak, yang diatur dan disusun oleh Kerajaan Siak sendiri.
Baca juga: Kronologi Polwan Digerebek Brimob saat Asyik Ngamar dengan Pendeta Beristri
Bukan hanya itu, Sultan Syarif Kasim II juga dengan tegas menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, meskipun sebelumnya para sultan di Kerajaan Siak telah terikat perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, termasuk Perjanjian London 1824.
Mendapatkan perlawanan dari Sultan Syarif Kasim II, pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya mendatangkan bala bantuan Marsose dari Medan, di bawah pimpinan Letnan Leiner. Pasukan bersenjata yang dikenal bengis ini, dikerahkan untuk meredam kekuatan di Kerajaan Siak.
Kepedulian Sultan Syarif Kasim II terhadap rakyatnya sangat kuat. Bahkan, untuk melawan penjajahan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat, dan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari Kerajaan Siak untuk menempuh pendidikan tinggi.
Perlawanan Sultan Syarif Kasim II, juga terjadi di masa pendudukan Jepang. Pasukan Jepang, sempat menangkapi raja-raja di Riau, namun belum berani menangkap Sultan Syarif Kasim II, karena takut terjadi pemberontakan dari rakyat Kerajaan Siak. Sultan Syarif Kasim II juga menentang pengiriman romusha. Dia tetap melindungi rakyatnya, meskipun kekuasaannya dilucuti.
Kekalahan Jepang dari Sekutu pada 15 Agustus 1945, dan disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, tersiar hingga di Kerajaan Siak. Kabar ini membuat Sultan Syarif Kasim II langsung mengibarkan bendera merah putih di Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura.
Pada tahun 1946, Sultan Syarif Kasih II berangkat ke Jawa, untuk menemui Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Syarif Kasim II, dengan tegas menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.
(eyt)
Lihat Juga :
