Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
THR ASN Pemkot Makassar Dibayarkan, TPP 50% Menyusul Usai Lebaran
loading...
THR ASN Pemkot Makassar mulai dibayarkan. Sedangkan TPP 50 persen menyusul usai Lebaran. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pencairan gaji 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah mulai dicairkan sejak Senin, awal pekan ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan, mengungkapkan proses pencairan sudah dilakukan sepanjang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk pembayaran THR .
Selain pembayaran THR , pemerintah pusat diketahui menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar tunjangan kinerja (TPP) sebesar 50% turut dimasukkan ke dalam item pembayaran THR. Hanya saja, Pemkot Makassar belum mampu melaksanakan hal tersebut.
Dakhlan menyatakan, THR yang dibayarkan hanya satu bulan gaji. Sementara TPP 50% akan menyusul dibayarkan usai lebaran atau pada bulan Mei mendatang.
"Jadi berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Makassar, yang akan dicairkan terlebih dahulu baru THR senilai satu bulan gaji," ujarnya.
Dakhlan menyebut pihaknya belum bisa membayar komponen THR sebesar 50% dari TPP sebab pencairannya harus mengacu pada penghitungan TPP bulan terakhir.
Nilainya pun bervariasi setiap ASN lantaran bergantung pada penilaian kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar .
"Kami belum bisa bayarkan karena nilai TPP bulan terakhir (Maret) belum ada angkanya. Itu kan berdasarkan penilaian dari BKPSDM," imbuhnya.
Sejauh ini, TPP ASN di lingkup Pemkot Makassar yang sudah dicairkan baru bulan Januari dan Februari.
Adapun estimasi anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran THR sebesar Rp43 miliar. Jumlah itu belum termasuk THR Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan diluar TPP 50%.
Jika ditambah TPP 50%, kata Dakhlan, Pemkot masih membutuhkan sekitar Rp8 miliar anggaran untuk menutupi semuanya.
Hal senada juga berlaku di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Suryaningsih menuturkan, TPP 50% belum bisa dimasukkan sebagai komponen THR tahun 2022.
"Belum, karena pembayaran TPP itu kan mengacu pada TPP bulan sebelumnya. Sekarang ini TPP Maret masih berproses, yang selesai baru TPP Januari dan Februari," ucapnya.
Sementara khusus pembayaran THR, baru 25 OPD yang sudah pencairan. Sementara sisanya menunggu pengajuan surat perintah membayar (SPM) dari masing-masing OPD. "Sampai kemarin baru 25 OPD dari total 53 OPD," jelasnya.
Pemprov Sulsel sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp119 miliar untuk pembayaran THR tahun ini. Jumlah itu setara estimasi pembayaran gaji pegawai setiap bulannya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan, mengungkapkan proses pencairan sudah dilakukan sepanjang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk pembayaran THR .
Selain pembayaran THR , pemerintah pusat diketahui menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar tunjangan kinerja (TPP) sebesar 50% turut dimasukkan ke dalam item pembayaran THR. Hanya saja, Pemkot Makassar belum mampu melaksanakan hal tersebut.
Dakhlan menyatakan, THR yang dibayarkan hanya satu bulan gaji. Sementara TPP 50% akan menyusul dibayarkan usai lebaran atau pada bulan Mei mendatang.
"Jadi berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Makassar, yang akan dicairkan terlebih dahulu baru THR senilai satu bulan gaji," ujarnya.
Dakhlan menyebut pihaknya belum bisa membayar komponen THR sebesar 50% dari TPP sebab pencairannya harus mengacu pada penghitungan TPP bulan terakhir.
Nilainya pun bervariasi setiap ASN lantaran bergantung pada penilaian kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar .
"Kami belum bisa bayarkan karena nilai TPP bulan terakhir (Maret) belum ada angkanya. Itu kan berdasarkan penilaian dari BKPSDM," imbuhnya.
Sejauh ini, TPP ASN di lingkup Pemkot Makassar yang sudah dicairkan baru bulan Januari dan Februari.
Adapun estimasi anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran THR sebesar Rp43 miliar. Jumlah itu belum termasuk THR Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan diluar TPP 50%.
Jika ditambah TPP 50%, kata Dakhlan, Pemkot masih membutuhkan sekitar Rp8 miliar anggaran untuk menutupi semuanya.
Hal senada juga berlaku di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Suryaningsih menuturkan, TPP 50% belum bisa dimasukkan sebagai komponen THR tahun 2022.
"Belum, karena pembayaran TPP itu kan mengacu pada TPP bulan sebelumnya. Sekarang ini TPP Maret masih berproses, yang selesai baru TPP Januari dan Februari," ucapnya.
Sementara khusus pembayaran THR, baru 25 OPD yang sudah pencairan. Sementara sisanya menunggu pengajuan surat perintah membayar (SPM) dari masing-masing OPD. "Sampai kemarin baru 25 OPD dari total 53 OPD," jelasnya.
Pemprov Sulsel sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp119 miliar untuk pembayaran THR tahun ini. Jumlah itu setara estimasi pembayaran gaji pegawai setiap bulannya.
(tri)
Explore More