'Dandan Omah' Program Padat Karya yang Perputaran Ekonominya Tembus Rp28 Miliar

“Waktu itu yang mengusulkan anak saya, didaftarkan. Karena waktu itu ada corona, jadi berhenti. Tapi, Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki, saya terima kasih kepada Pak Wali Kota Eri. Saya bersyukur sama Allah," kata Anah.

Diketahui, Anah yang merupakan single parent 61 tahun ini harus tinggal serumah dengan 6 anggota keluarga. Juga, bersama satu anak, menantu, cucu dan cicitnya. Dengan luas 36 meter persegi, rumah Anah memang sudah tidak layak huni. Apalagi saat hujan turun, air langsung terjun bebas masuk ke dalam rumah.

Namun saat ini, Anah bisa tersenyum bahagia. Sebab, rumahnya mulai diperbaiki melalui program Dandan Omah. “Alhamdulillah ini diperbaiki, saya berterima kasih diberi rezeki sama Allah melalui Pak Eri Cahyadi," ujar Anah sembari meneteskan air mata bahagia.

Pada 2022, pemkot melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), memproyeksikan program Dandan Omah dikerjakan lewat dua anggaran. Yang pertama, perbaikan 800 unit rumah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Surabaya tahun 2022. Dan kedua, perbaikan 500 unit rumah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Sementara untuk daftar usulan yang belum diperbaiki di tahun 2022, bakal dikerjakan pada tahun selanjutnya.

“Jadi 800 unit rumah itu dikerjakan APBD murni Surabaya tahun 2022. Sedangkan 500 unit rumah lainnya, rencananya dikerjakan menggunakan PAK,” kata Kepala DPRKPP Surabaya, Irvan Wahyudrajad.

Irvan memastikan, bahwa anggaran setiap unit rumah yang diperbaiki menggunakan besaran yang sama, yakni Rp 35 juta. Tak terkecuali para pekerja pada setiap unit rumah yang diperbaiki melibatkan 4 orang warga yang berasal dari kelurahan setempat. "Jadi Dandan Omah Ini betul-betul swadaya masyarakat. Jadi kita hanya menyerahkan anggaran ke Tim KTPR. Kemudian, mereka yang mengerjakan,” ujar Irvan.

Tak lupa, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu juga kembali mengimbau kepada camat dan lurah, apabila menemukan rumah warga yang tidak layak huni, agar bisa dilaporkan. Tentu saja laporan itu wajib didukung dengan data-data MBR dan kepemilikan yang sah atas lahan rumah.

"Pak Wali Kota berpesan kepada camat dan lurah, apabila menemukan rumah yang tidak layak huni agar dilaporkan," jelas dia.

Menurut Irvan, paling banyak kerusakan rumah warga itu ada pada tembok keropos hingga atap bocor. Juga, kondisi elevasi lantai rumah yang berada di bawah jalan, sehingga menyebabkan banjir ketika turun hujan.

"Kalau rumahnya tidak layak huni, maka penghuninya juga sulit untuk sehat. Jadi, sesuai visi misi Pak Wali Kota, kita harus menciptakan liveable city, kota yang layak huni," pungkasnya.