BPOLBF Mulai Kembangkan Kawasan Wisata Terpadu di Labuan Bajo, Masih Ada Penolakan Masyarakat

LABUAN BAJO - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mulai melakukan pengembangan kawasan wisata terpadu yang terletak di hutan Nggorang Bowosie, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Progress pengembangan dimulai dengan tahapan pembukaan jalan masuk melalui area Tuke Tai Kaba, tepat di pinggir jalan Trans Flores Labuan Bajo-Ruteng.

"Pada kamis lalu kita sudah memulai langkah dalam membangun lahan otorita yang diberikan kepada BPOLBF untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata terpadu," ujar Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina, Sabtu (23/4/2022).



Dimulainya pengembangan kawasan wisata terpadu ini, kata Shana, tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, termasuk warga masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dan NTT. Untuk itu Shana mengapresiasi semua pihak yang terus mendukung dan membantu BPOLBF untuk memulai pembangunan kawasan wisata yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat dan NTT pada umumnya.

"Terimakasih atas dukungan semua pihak yang telah mendukung dan juga membantu untuk kita bisa mulai melangkah membangun lahan otorita," ujar Shana.

Shana menyampaikan pengembangan kawasan hutan Nggorang Bowosie menjadi kawasan wisata terpadu sejak awal didesign agar dapat memberikan manfaat lebih banyak baik untuk masyarakat di Manggarai Barat maupun masyarakat NTT serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berkualitas di Labuan Bajo.

"Manfaat secara langsung adalah penciptaan lapangan pekerjaan tidak hanya dalam kawasan tapi dalam konteks juga rantai pasok bagaimana produk yang ada dan dihasilkan disekitar kawasan otorita maupun dari kabupaten lain bisa dimanfaatkan dan menghadirkan pariwisata bagi wisatawan dalam kawasan ini," tuturnya

Selain itu kawasan wisata terpadu ini juga akan mendukung pengembangan riset maupun pengembangan kawasan cagar biosfer Komodo yang akan dipusatkan di salah satu pusat penelitian di kawasan otorita.

Meski demikian, rencana pengembangan ini masih mendapat penolakan dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Rancang Buka (KMRB) dengan melakukan pengadangan pada eksavator yang sedang melakukan penggusuran lahan. Mereka meminta kegiatan penggusuran dihentikan mengingat penggusuran dilakukan di atas tanah mereka.

"Saya punya lahan ini, jangan gusur. Hargai kami, kami ini manusia bukan binatang, benar kami masyarakat kecil, kenapa kami diinjak injak begini?" ujar salah seorang warga.

Menanggapi penolakan warga atas kegiatan pembukaan jalan masuk tersebut, Shana Fatina menyampaikan, kegiatan pembangunan dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang undangan serta melibatkan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

"Kami juga melihat dan merespons ada beberapa masyarakat yang masih melakukan penolakan tapi pada prinsipnya kita sudah berjalan bersama Pemkab Mabar. Dan kita sudah melakukan prosesnya dari mulai mengkomunikasikan dan mengkonfirmasi apakah kepemilikan tanah ini, seperti apa statusnya dengan sejarahnya," tuturnya.