E-Peken Go Publik, Belanja Kebutuhan Pokok di Surabaya Makin Mudah
Sabtu, 16 April 2022 - 19:54 WIB
loading...
Melalui platform berbasis web mobile tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mendongkrak ekonomi kerakyatan warganya.
A
A
A
SURABAYA - Belanja kebutuhan pokok di Kota Surabaya kini makin mudah. Sebab, Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo atau Peken Surabaya sudah bisa diakses masyarakat luas. Beragam produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun Toko Kelontong dapat didapatkan di sana.
Melalui platform berbasis web mobile tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mendongkrak ekonomi kerakyatan warganya. Utamanya, ekonomi kerakyatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah itu salah satunya diiringi dengan mengoptimalkan epeken untuk mendongkrak transaksi perbelanjaan. Jika sebelumnya, customer epeken hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot, kini sudah bisa diakses masyarakat umum.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa kunci keberhasilan Surabaya bangkit dari keterpurukan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 adalah dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dimana semua kebutuhan di Kota Surabaya itu dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal.
"Begitu juga dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot dan pelajar SD-SMP di Surabaya. Kebutuhan batik hingga seragamnya juga memakai produk buatan UMKM Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Bahkan, untuk menguatkan ekonomi kerakyatan di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa anggaran Barang dan Jasa pemkot sebesar Rp5 triliun, sekitar 40 persennya dikerjakan oleh UMKM Surabaya. Artinya, sekitar Rp 2 triliun anggaran Barang dan Jasa di Surabaya dikerjakan oleh UMKM. “Pada 2022 perputaran ekonomi Surabaya harus naik," tegasnya.
Berbagai program yang telah dilakukan Pemkot Surabaya itu, sudah diatur dan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Melalui SEB itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut, bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.
“Jadi, selama ini yang kita lakukan sudah ditunjang dan sudah sesuai dengan aturan. Sehingga saya memastikan bahwa ekonomi kerakyatan harus berjalan di Kota Surabaya,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Ke depan, Wali Kota Eri Cahyadi kembali memastikan, pihaknya akan terus concern mendongkrak ekonomi kerakyatan di Surabaya. Karena sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk hadir di tengah-tengah rakyatnya. “Pemerintah fardu ain memberikan intervensi. Itulah tugas pemerintah hadir di tengah-tengah rakyatnya,” imbuhnhya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan epeken untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. Bahkan, sejak tanggal 11 April 2022, pembelian melalui epeken sudah bisa dilakukan oleh masyarakat umum. "Kita sudah tingkatkan statusnya tidak hanya untuk ASN tapi juga kepada publik. Jadi, warga Surabaya atau siapa saja bisa belanja melalui e-peken," kata M Fikser.
Meski saat ini epeken masih berbasis web mobile, Fikser memastikan, ke depan akan diupayakan agar bisa diupgrade ke APK Android dan IOS. Namun, untuk sementara ini, pihaknya akan lebih fokus mempromosikan epeken kepada masyarakat luas.
"Semoga kehadiran epeken melalui web mobile ini bisa diketahui masyarakat luas dan bisa belanja di situ sebagai bentuk gotong-royong warga Surabaya. Karena yang berjualan di epeken juga warga MBR," tutur dia.
Kadiskominfo kelahiran Serui, Papua itu menjelaskan, bahwa transaksi pembelian melalui epeken bagi ASN dan masyarakat umum memang sedikit berbeda. Untuk ASN, transaksi pembelian wajib mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan masyarakat umum cukup menggunakan verifikasi kode pembelian.
"Kalau untuk ASN pemkot, dia masih tetap pakai nomor NIK. Karena NIK ini untuk mendeteksi ASN itu belanja atau tidak di epeken. Nah, kalau untuk warga itu kita lepas, tetapi proses dibalik itu tetap kami kontrol," jelas dia.
Makanya, Fikser kembali mengajak masyarakat untuk mendukung program ekonomi kerakyatan Surabaya yang salah satunya melalui platform epeken. "Jadi monggo (silahkan) warga Surabaya. Kami berharap ayo membantu program pemerintah melalui epeken untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan," harap dia.
Melalui platform berbasis web mobile tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mendongkrak ekonomi kerakyatan warganya. Utamanya, ekonomi kerakyatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah itu salah satunya diiringi dengan mengoptimalkan epeken untuk mendongkrak transaksi perbelanjaan. Jika sebelumnya, customer epeken hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot, kini sudah bisa diakses masyarakat umum.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa kunci keberhasilan Surabaya bangkit dari keterpurukan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 adalah dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dimana semua kebutuhan di Kota Surabaya itu dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal.
"Begitu juga dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot dan pelajar SD-SMP di Surabaya. Kebutuhan batik hingga seragamnya juga memakai produk buatan UMKM Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Bahkan, untuk menguatkan ekonomi kerakyatan di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa anggaran Barang dan Jasa pemkot sebesar Rp5 triliun, sekitar 40 persennya dikerjakan oleh UMKM Surabaya. Artinya, sekitar Rp 2 triliun anggaran Barang dan Jasa di Surabaya dikerjakan oleh UMKM. “Pada 2022 perputaran ekonomi Surabaya harus naik," tegasnya.
Berbagai program yang telah dilakukan Pemkot Surabaya itu, sudah diatur dan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Melalui SEB itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut, bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.
“Jadi, selama ini yang kita lakukan sudah ditunjang dan sudah sesuai dengan aturan. Sehingga saya memastikan bahwa ekonomi kerakyatan harus berjalan di Kota Surabaya,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Ke depan, Wali Kota Eri Cahyadi kembali memastikan, pihaknya akan terus concern mendongkrak ekonomi kerakyatan di Surabaya. Karena sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk hadir di tengah-tengah rakyatnya. “Pemerintah fardu ain memberikan intervensi. Itulah tugas pemerintah hadir di tengah-tengah rakyatnya,” imbuhnhya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan epeken untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. Bahkan, sejak tanggal 11 April 2022, pembelian melalui epeken sudah bisa dilakukan oleh masyarakat umum. "Kita sudah tingkatkan statusnya tidak hanya untuk ASN tapi juga kepada publik. Jadi, warga Surabaya atau siapa saja bisa belanja melalui e-peken," kata M Fikser.
Meski saat ini epeken masih berbasis web mobile, Fikser memastikan, ke depan akan diupayakan agar bisa diupgrade ke APK Android dan IOS. Namun, untuk sementara ini, pihaknya akan lebih fokus mempromosikan epeken kepada masyarakat luas.
"Semoga kehadiran epeken melalui web mobile ini bisa diketahui masyarakat luas dan bisa belanja di situ sebagai bentuk gotong-royong warga Surabaya. Karena yang berjualan di epeken juga warga MBR," tutur dia.
Kadiskominfo kelahiran Serui, Papua itu menjelaskan, bahwa transaksi pembelian melalui epeken bagi ASN dan masyarakat umum memang sedikit berbeda. Untuk ASN, transaksi pembelian wajib mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan masyarakat umum cukup menggunakan verifikasi kode pembelian.
"Kalau untuk ASN pemkot, dia masih tetap pakai nomor NIK. Karena NIK ini untuk mendeteksi ASN itu belanja atau tidak di epeken. Nah, kalau untuk warga itu kita lepas, tetapi proses dibalik itu tetap kami kontrol," jelas dia.
Makanya, Fikser kembali mengajak masyarakat untuk mendukung program ekonomi kerakyatan Surabaya yang salah satunya melalui platform epeken. "Jadi monggo (silahkan) warga Surabaya. Kami berharap ayo membantu program pemerintah melalui epeken untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan," harap dia.
Lihat Juga :
