Dana BOS Belum Cair, Listrik SMPN 3 Makassar Nyaris Diputus
Selasa, 12 April 2022 - 18:42 WIB
loading...
A
A
A
Akibat keterlambatan pencairan, Kaswadi terpaksa harus menunda sejumlah kegiatan yang tidak mendesak. Namun, khusus pembayaran listrik, dia mengaku terpaksa meminjam agar listrik sekolah tidak diputus.
"Jadi kami pinjam-pinjam uang dulu. Dari Januari sampai sekarang," ucapnya.
Biaya yang dipinjam pun, dikatakannya bergantung pada besaran kebutuhan. Untuk SMPN 3 sendiri, biaya listrik menghabiskan sekitar Rp6 juta per bulan. Itu belum mencakup biaya air dan telepon. "Kalau tidak dibayar ya pasti diputus," katanya.
Sejauh ini, kata dia, semua persyaratan dana BOS sudah dipenuhi. Selebihnya hanya menunggu kebijakan dan keputusan keuangan dari pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin mengaku adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS. Hal itu disebabkan surat keputusan wali kota terkait penetapan juknis dana BOS belum dibuat.
"Itu seharusnya dilakukan di Desember kemarin. Saya kan baru menjabat awal Januari. Setelah kami periksa, ternyata SK-nya belum dibuat. Jadi kami langsung bikin," ucap Muhyiddin.
Imbas keterlambatan SK tersebut, pengajuan permohonan ke Kementerian Pendidikan pun terlambat dilakukan.
"Jadi kami pinjam-pinjam uang dulu. Dari Januari sampai sekarang," ucapnya.
Biaya yang dipinjam pun, dikatakannya bergantung pada besaran kebutuhan. Untuk SMPN 3 sendiri, biaya listrik menghabiskan sekitar Rp6 juta per bulan. Itu belum mencakup biaya air dan telepon. "Kalau tidak dibayar ya pasti diputus," katanya.
Sejauh ini, kata dia, semua persyaratan dana BOS sudah dipenuhi. Selebihnya hanya menunggu kebijakan dan keputusan keuangan dari pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin mengaku adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS. Hal itu disebabkan surat keputusan wali kota terkait penetapan juknis dana BOS belum dibuat.
"Itu seharusnya dilakukan di Desember kemarin. Saya kan baru menjabat awal Januari. Setelah kami periksa, ternyata SK-nya belum dibuat. Jadi kami langsung bikin," ucap Muhyiddin.
Imbas keterlambatan SK tersebut, pengajuan permohonan ke Kementerian Pendidikan pun terlambat dilakukan.
Lihat Juga :
