Gaji Pokok Rp23 Juta, Ribuan CPMI di Jabar Serbu Peluang Kerja di Korsel
Selasa, 12 April 2022 - 15:32 WIB
loading...
A
A
A
Baca: BP2MI Bongkar Penempatan 36 Calon Pekerja Migran Ilegal di Cirebon
Sehingga, CPMI yang akan diberangkatkan tak perlu menjual harta keluarganya atau meminjam uang kepada rentenir.
"Jadi, jika mereka butuh biaya untuk berangkat hingga Rp100 juta, itu disiapkan negara dalam bentuk pinjaman yang dicicil selama mereka bekerja. Kita ingin mewujudkan mimpi mereka tanpa harus menjual harta keluarganya, tanpa harus pinjam kepada rentenir," jelasnya.
Selain program G to G, pihaknya juga menyiapkan program Government to Privat (G to P). Menurutnya, skema penempatan CPMI oleh negara harus lebih berkualitas dibandingkan dengan penempatan CPMI oleh pihak swasta.
"Skema penempatan CPMI oleh negara, juga sekaligus untuk memerangi penempatan CPMI ilegal oleh sindikat dan mafia. Gak boleh anak bangsa diperjualbelikan. Ini aib bagi negara kalau kalah melawan mafia dan sindikat," tandasnya.
Wakil Rektor III Ikopin, Indra Fahmi menambahkan, sejak 2012 silam, pihaknya ditunjuk BP2MI sebagai fasilitator pendaftaran dan verifikasi, termasuk penempatan CPMI.
Baca: Pandemi COVID-19, Keberangkatan Pekerja Migran Tertunda
"Kita mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan BP2MI. Kita akan sungguh- sungguh dalam pelindungan CPMI karena mereka calon pahlawan devisa," katanya.
Indra juga mengungkapkan bahwa antusiasme CPMI untuk mendaftar penempatan di Korsel kali ini sangat besar. Bahkan, kata Indra, para CPMI dari berbagai daerah di Jabar, termasuk luar Jabar sudah hadir di Kampus Ikopin sejak dini hari tadi.
Sehingga, CPMI yang akan diberangkatkan tak perlu menjual harta keluarganya atau meminjam uang kepada rentenir.
"Jadi, jika mereka butuh biaya untuk berangkat hingga Rp100 juta, itu disiapkan negara dalam bentuk pinjaman yang dicicil selama mereka bekerja. Kita ingin mewujudkan mimpi mereka tanpa harus menjual harta keluarganya, tanpa harus pinjam kepada rentenir," jelasnya.
Selain program G to G, pihaknya juga menyiapkan program Government to Privat (G to P). Menurutnya, skema penempatan CPMI oleh negara harus lebih berkualitas dibandingkan dengan penempatan CPMI oleh pihak swasta.
"Skema penempatan CPMI oleh negara, juga sekaligus untuk memerangi penempatan CPMI ilegal oleh sindikat dan mafia. Gak boleh anak bangsa diperjualbelikan. Ini aib bagi negara kalau kalah melawan mafia dan sindikat," tandasnya.
Wakil Rektor III Ikopin, Indra Fahmi menambahkan, sejak 2012 silam, pihaknya ditunjuk BP2MI sebagai fasilitator pendaftaran dan verifikasi, termasuk penempatan CPMI.
Baca: Pandemi COVID-19, Keberangkatan Pekerja Migran Tertunda
"Kita mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan BP2MI. Kita akan sungguh- sungguh dalam pelindungan CPMI karena mereka calon pahlawan devisa," katanya.
Indra juga mengungkapkan bahwa antusiasme CPMI untuk mendaftar penempatan di Korsel kali ini sangat besar. Bahkan, kata Indra, para CPMI dari berbagai daerah di Jabar, termasuk luar Jabar sudah hadir di Kampus Ikopin sejak dini hari tadi.
Lihat Juga :
