Tak Singkron, 50% Data COVID-19 Gugus Tugas Provinsi Tak Valid
loading...
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Febria Rachmanita. Foto/Dok.SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Koordinasi antara tim gugus tugas Provinsi Jatim, dan Kota Surabaya kembali memanas. Kondisi itu tak lepas dari tidak singkronnya data kasus confirm COVID-19 antara tim gugus tugas provinsi dan Kota Surabaya.
(Baca juga: Quartararo: Cedera di Tengah Jadwal Padat Bisa Akhiri Musim MotoGP Lebih Cepat )
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, ada berbagai data yang tak sesuai dari tim gugus tugas provinsi.
Pihaknya mempertanyakam data confirm COVID-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidaksinkronan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.
Ia mencontohkan, seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim, ada warga confirm COVID-19 di wilayah Sidosermo, Kota Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.
"Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya," kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (17/6/2020) malam.
(Baca juga: Michael Kors Tinggalkan Panggung New York Fashion Week )
Ia melanjutkan, sebelum menyampaikan ke publik terkait update kasus COVID-19 di Surabaya, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan data itu valid dan faktual melalui petugas puskesmas setempat. Bahkan, untuk memastikan data itu, petugas puskesmas juga melakukan pengecekan di rumah sakit rujukan maupun non rujukan di Surabaya.
Ia pun berharap ke depan agar Gugus Tugas Provinsi Jatim sebelum menyampaikan data confirm warga Surabaya ke publik, alangkah baiknya diverifikasi dahulu validitas data tersebut. Sehingga hal itu tidak menjadi persepsi publik bahwa data yang dimiliki Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron.
"Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Nah, kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing. Harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi," ungkapnya.
(Baca juga: Quartararo: Cedera di Tengah Jadwal Padat Bisa Akhiri Musim MotoGP Lebih Cepat )
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Febria Rachmanita menuturkan, ada berbagai data yang tak sesuai dari tim gugus tugas provinsi.
Pihaknya mempertanyakam data confirm COVID-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidaksinkronan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.
Ia mencontohkan, seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim, ada warga confirm COVID-19 di wilayah Sidosermo, Kota Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.
"Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya," kata Feny, panggilan akrabnya, Rabu (17/6/2020) malam.
(Baca juga: Michael Kors Tinggalkan Panggung New York Fashion Week )
Ia melanjutkan, sebelum menyampaikan ke publik terkait update kasus COVID-19 di Surabaya, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan data itu valid dan faktual melalui petugas puskesmas setempat. Bahkan, untuk memastikan data itu, petugas puskesmas juga melakukan pengecekan di rumah sakit rujukan maupun non rujukan di Surabaya.
Ia pun berharap ke depan agar Gugus Tugas Provinsi Jatim sebelum menyampaikan data confirm warga Surabaya ke publik, alangkah baiknya diverifikasi dahulu validitas data tersebut. Sehingga hal itu tidak menjadi persepsi publik bahwa data yang dimiliki Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron.
"Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Nah, kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing. Harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi," ungkapnya.
Explore More