Pemkab Wajo Berhasil Tekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

WAJO - Torehan keberhasilan terus diukir Kabupaten Wajo di bawah kepemimpinan Amran Mahmud . Setelah tertinggi ketiga pertumbuhan ekonominya di Provinsi Sulsel, kini angka kemiskinan dan pengangguran terbuka berkurang selama 2021.

Capaian ini sekaligus menjadi salah satu bukti jika kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Amran Mahmud-Amran, tergolong jitu meski di tengah terpaan pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Baca Juga: Pembayaran TPP ASN di Pemkab Wajo Dikeluhkan

Badan Pusat Statistik (BPS) Wajo mencatat pada 2020 jumlah penduduk miskin di Bumi Lamadukelleng 27.690 orang atau 6,95 persen. Pada 2021 turun menjadi 26.220 orang atau 6,46 persen sehingga terjadi penurunan 0,49 persen atau 1.470 orang.

Lalu, untuk angka pengangguran terbuka pada 2020 berada di angka 4,33 persen atau 9.221 orang. Kemudian, pada 2021 turun 0,01 persen atau 156 orang menjadi 4,32 persen atau 9.065 orang.

Bupati Wajo, Amran Mahmud , menyampaikan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka berkat sinergitas Pemkab Wajo melalui perangkat daerah bersama pemangku kepentingan lain.

Bupati Amran menuturkan, selain mengucurkan APBD, Pemkab Wajo juga banyak mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta dari pihak lain.

"Meskipun di tengah keterbatasan anggaran karena dialihkan sebagian untuk penanganan pandemi Covid-19, kita mengupayakan menganggarkan bantuan-bantuan baik modal usaha, peralatan, dan pelatihan kerja untuk bisa menstimulan masyarakat kita agar mau berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya," ucap Bupati Amran, Senin (4/4/22).

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya kepada jajaran Pemkab Wajo dan semua unsur di dalamnya serta pihak lain atas dukungan dan bantuan selama ini.

"Kita berharap angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan ini bisa menurun setiap tahunnya, minimal tidak bertambah," harapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wajo, Syahran, menambahkan bahwa khusus pada 2020, Pemkab Wajo mendapatkan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri dengan nilai Rp280 juta dari APBN dan menganggarkan Rp9,9 juta.

"Penganggaran di APBD pada tahun 2020 minim karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19," ucapnya.

Syahran melanjutkan bahwa untuk 2021, pihaknya menganggarkan bantuan tenaga kerja mandiri dengan nilai Rp340 juta lebih melalui APBD.

"Selain itu, melalui UPT Balai Latihan Kerja, kita juga telah memberikan pelatihan kerja untuk berbagai keterampilan kepada 128 orang di tahun 2020 dan 144 orang di tahun 2021," ucapnya.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Wajo, Ambo Mai, menjelaskan bahwa untuk mendukung program 10.000 wirausaha baru serta pengembangan UMKM, Wajo mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI sebesar Rp13,5 miliar lebih untuk 5.627 UMKM pada 2020.

"Pada tahun 2021 kita kembali mendapatkan BPUM dari Kemenkop dan UMKM sebanyak Rp21,2 miliar lebih untuk 17.733 UMKM dan Rp101 juta untuk 16 UMKM. Untuk bantuan UMKM dari APBD 2021 juga sebanyak Rp715 juta," ucapnya.

Baca Juga: Pemkab Wajo Genjot Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

Kepala Dinas Sosial P2KBP3A Wajo, Ahmad Jahran, menjelaskan bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan dilakukan melalui lintas sektor, misalnya sinergitas Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas PMD, serta perangkat dinas dan pemangku kepentingan lainnya.

"Untuk di Dinas Sosial P2KBP3A, kita melakukan penanganan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial, pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, menyalurkan bantuan sosial, serta bantuan lainnya," pungkasnya.