PWNU Jatim Gelar Forum Musyawarah Alim Ulama Bahas Kriteria Pemimpin di 2024

SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama ( PWNU ) Jawa Timur (Jatim) akan menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding Tuban, Rabu (30/3/2022).

Agenda ini salah satunya membahas kriteria pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.

Baca juga: Khofifah Minta Produsen hingga Distributor Komitmen Lancarkan Pasokan Minyak Goreng

"Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat," kata Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Abdul Matin Jawahir, Senin (28/3/2022).

Dalam forum tersebut dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda. Antara lain Gubernur Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar.

Kemudian jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jatim.

Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024. NU, kata dia, bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu.

"Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini.

Dia menambahkan, PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.

Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.

"Kami khawatir Presiden Joko Widodo akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu," terangnya