Gubernur Jatim Khofifah Pacu Digitalisasi Guna Perkuat Kinerja UMKM hingga Layanan Masyarakat

Jatim Bejo adalah toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim. Ini sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Menurut Khofifah, Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.

"Kami meminta seluruh kepala daerah di Jatim mengoptimalkan potensi Rp26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan Produk Dalam Negeri," tandas Khofifah.

Hingga saat ini sudah terdapat 24 kabupaten/kota yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo. Diantaranya, Kota Malang, Batu, Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto. Untuk Pemerintah Kabupaten yaitu Bondowoso, Tuban, Gresik, Lumajang, Blitar, Nganjuk, Situbondo, Sidoarjo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Magetan dan Pacitan.

"Kami berharap, penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring," katanya.

Pemprov Jatim, kata dia, memiliki sejumlah program untuk memajukan desa. Antara lain dengan menggelar beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat).



Di antaranya, Diklat Pengembangan Potensi Desa Mandiri, Diklat Aparatur Desa, Diklat Desa Digital, Diklat Desa Wisata, Sekolah Pemerintahan Desa dan One Village One CEO. "Kami juga mendorong kapasitas ASN (aparatur sipil negara) melalui one unit one inovation. Setiap kepala seksi akan menjelaskan inovasi mereka dan dipresentasikan," jelasnya.