Gubernur Jatim Khofifah Pacu Digitalisasi Guna Perkuat Kinerja UMKM hingga Layanan Masyarakat

SURABAYA - Pemprov Jawa Timur (Jatim) terus memacu percepatan digitalisasi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat maupun meningkatkan kinerja pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu inovasi berbasis digital dari Pemprov Jatim terkait layanan masyarakat adalah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Alat ini bisa berfungsi seperti mesin ATM 24 jam dimana masyarakat bisa menggunakan setiap waktu dan dimana saja sesuai kebutuhan.

Baca juga: Digitalisasi Buka Peluang Majukan UMKM

Terutama untuk mempermudah, mempermurah, dan mempercepat proses layanan publik di bidang administrasi bagi masyarakat.

"Warga bisa akses ADM ini kalau KTP (masa berlaku) habis. Bisa juga untuk mengurus akta kematian dan akta kelahiran. Jadi semua hal bisa mudah karena digitalisasi," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat hadir secara virtual dalam acara iNews.id 4th Anniversary "Accelerating Digital Transformation In Local Government", Kamis (24/3/2022).

Saat ini terdapat sepuluh daerah di Jatim yang menjadi pilot project penggunaan ADM. Di antaranya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Jombang. Seterusnya akan dikembangkan bertahap seiring dengan proses penyediaan perangkat dan training pendamping. Diharapkan semua kabupaten dan kota se-Jatim akan menggunakan perangkat ini.

Khofifah mengatakan, program inovasi ADM merupakan upaya penguatan fasilitas layanan kependudukan kepada masyarakat. Inovasi ini juga akan mampu menyiapkan Jatim menuju Smart Province.

Baca juga: Ratusan Pelaku Usaha Poles Kemampuan Digitalisasi

Untuk itu, ke depan layanan ini nantinya juga akan diperluas dan diintegrasikan di semua kabupaten dan kota di Jatim. "Sehingga berbagai layanan administrasi publik dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbiaya," kata Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim itu juga menyatakan bahwa, Pemprov memiliki program Jatim Belanja Online atau Jatim Bejo.

Jatim Bejo adalah toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim. Ini sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Menurut Khofifah, Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.

"Kami meminta seluruh kepala daerah di Jatim mengoptimalkan potensi Rp26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan Produk Dalam Negeri," tandas Khofifah.

Hingga saat ini sudah terdapat 24 kabupaten/kota yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo. Diantaranya, Kota Malang, Batu, Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto. Untuk Pemerintah Kabupaten yaitu Bondowoso, Tuban, Gresik, Lumajang, Blitar, Nganjuk, Situbondo, Sidoarjo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Magetan dan Pacitan.

"Kami berharap, penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring," katanya.

Pemprov Jatim, kata dia, memiliki sejumlah program untuk memajukan desa. Antara lain dengan menggelar beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat).



Di antaranya, Diklat Pengembangan Potensi Desa Mandiri, Diklat Aparatur Desa, Diklat Desa Digital, Diklat Desa Wisata, Sekolah Pemerintahan Desa dan One Village One CEO. "Kami juga mendorong kapasitas ASN (aparatur sipil negara) melalui one unit one inovation. Setiap kepala seksi akan menjelaskan inovasi mereka dan dipresentasikan," jelasnya.