Pro Kontra Daerah Otonomi Baru, Masyarakat Adat Tabi Papua Tetap Perjuangkan Pemekaran

Minggu, 20 Maret 2022 - 21:39 WIB
loading...
A A A
Baca juga: Ribuan Warga Paniai Demo Turun ke Jalan Tolak DOB di Papua

Dia menyebut kebijakan pemerintah atas pemekaran adalah solusi terbaik untuk mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi. Di antaranya masalah kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta sektor lain yang terjadi ketimpangan.

"Kami melihat orang tua-tua kita, saudara-saudara kita di kampung-kampung yang selama ini jalannya belum tembus dan kesenjangan, terisolasian keterpurukan secara ekonomi nah ini perlu kita selamatkan. Tidak ada cara lain, karena dengan pemekaran persoalan yang ada akan terselesaikan," katanya.

Menurutnya, pemerintah telah menjawab aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan.

"Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, jadi silahkan saja teman-teman di Laa Pago, Mee Pago menolak. Namun kami di Tabi mendukung apa yang sudah disampaikan asosiasi kepala daerah Tabi. Kami akan kawal dan dorong pemekaran harus terwujud," tegasnya.

Sementara Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pdt. Alberth Yoku mengaku jika masyarakat ada Tabi mendukung penuh program pemekaran oleh pemerintah.

"Ketegasan dari kami bahwa masyarakat adat Tabi mendukung semua hal yang sudah resmi diumumkan oleh negara yang sudah diundang-undangkan, yang berarti mempunyai kepastian hukum. Maka harus kita dukung penuh, nanti mau model seperti apa akan kita bicarakan," jelasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
China Bakal Bangun Pusat...
China Bakal Bangun Pusat Padi dan Sekolah Vokasi di Papua
Pemerintah Serahkan...
Pemerintah Serahkan SK Hutan Adat Jambi hingga Bali Seluas 1.175 Hektare
Gempa Magnitudo 5,4...
Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Sarmi Papua
Update Ledakan Bom Sisa...
Update Ledakan Bom Sisa Perang Dunia II di Biak Numfor Papua: 19 Orang Terluka, 55 Mengungsi
Dana Otsus Papua 2026...
Dana Otsus Papua 2026 Capai Rp12,69 Triliun, Wempi Wetipo: Saatnya Evaluasi Menyeluruh
MBG di Papua Perkuat...
MBG di Papua Perkuat Gizi dan Gerakkan Ekonomi Lokal
Bangun Pertanian di...
Bangun Pertanian di Papua, Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Rekomendasi
Sony Sonjaya Diperiksa...
Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung 9 Jam, Daftar Nama terkait Jual Beli Titik SPPG Bertambah Jadi 41 Orang
APKB Dorong Penyempurnaan...
APKB Dorong Penyempurnaan Regulasi Kawasan Berikat: Menjaga Daya Saing Industri dan Investasi
Unair Tembus Peringkat...
Unair Tembus Peringkat 276 Dunia di QS WUR 2027, Raih Posisi Ketiga Nasional
Berita Terkini
Pengadilan Eksekusi...
Pengadilan Eksekusi Kawasan Hotel Sultan, Aset Dipindahkan ke Gudang di Cikarang
Polda Metro Gandeng...
Polda Metro Gandeng Kemenhaj Cari Solusi bagi Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Korban Tewas Gempa Magnitudo...
Korban Tewas Gempa Magnitudo 6,7 di Sulteng Bertambah Jadi 3 Orang
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved