Datangi Kantor KKP, Nelayan Natuna: Kami Bersumpah Ada Pertumpahan Darah

Sabtu, 12 Maret 2022 - 00:43 WIB
loading...
A A A
Nelayan Natuna mendukung seluruh kebijakan KKP, namun Permen KP No. 18/2021 diminta untuk ditinjau kembali. Mereka akan mengancam ada pertumpahan darah jika peraturan tersebut diterapkan di Laut Natuna. Hal ini dilakukan agar Laut Natuna tidak rusak akibat alat tangkap tersebut.

"Saya orang biasa pak. Tapi niat datang ke Jakarta. Kami nelayan Natuna dan Anambas besumpah kalau bapak terapkan jaring tarik berkantong atau cantrang di Natuna, dan Anambas, akan terjadi pertumpahan darah pak. Itu sudah komitmen kami,"katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki juga minta KKP untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Wakil rakyat asal Natuna ini menilai, permasalahan alat tangkap ini sering muncul beberapa tahun ke belakangan.



Saat KKP dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti, nelayan Natuna tidak pernah menghadapi masalah alat tangkap. Tapi sejak ada kebijakan Permen KP No. 18/2021, para nelayan selalu mengadu ke DPRD Kabupaten Natuna.

Anggota legislatif ini juga menilai, kinerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sangat lemah di Laut Natuna. Terbukti dengan adanya penankapan kapal KM Sinar Samudra oleh Polairud Polres Natuna. "Pengawasan PSDKP ini sangat minim di laut kami. Miris karena Polairud yang menangkap," kata Marzuki.

Sementara Direktur Jendral Perikanan Tangkap, KKP, Muhammad Zaini menegaskan jaring tarik berkantong tidak sama dengan cantrang. Alat tangkap ini juga sudah melewati kajian akademis.

Selain itu, seluruh kapal yang beroperasi di Laut Natuna, sudah mendapatkan izin dari KKP. Kapal-kapal tersebut diawasi dan dilengkapi dengan Vessel Monitoring System (VMS). "Tidak ada satu pun alat tangkap yang ramah lingkungan. Jaring tarik berkantong sudah melalui kajian," katanya.
(eyt)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.4876 seconds (0.1#10.140)