Indeks Kebahagian Dewan Menurun karena Persoalan Pokok Pikiran
Kamis, 10 Maret 2022 - 16:43 WIB
loading...
Rapat paripurna DPRD Kota Palopo, yang dihadiri Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, sejumlah kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD Palopo, Kamis (10/3) siang. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Baharman Supri, menyebut, indeks kebahagian DPRD selama ini menurun. Hal itu kata dia disebabkan persoalan pokok-pokok pikiran atau pokir.
Baharman menyampaikan ini dalam rapat paripurna DPRD Kota Palopo yang dihadiri Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, sejumlah kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, Kamis (10/3/2022) siang.
Baca juga: Reses di Wara Selatan, Anggota DPRD Palopo Siap Perjuangkan Aspirasi Warga
"Yang menurunkan indeks kebahagian DPRD itu adalah pokir. Kita tidak tahu siapa yang kerjakan, kita tidak tahu 100 persen selesai," ujarnya.
"Jika tidak selesai 100 persen dan ada masalah, ini juga jadi pemikiran kami," sambungnya.
Pernyataan Baharman ini kemudian ditanggapi anggota DPRD Palopo lainnya, Misbahuddin. Ia menyebutkan, apa yang disampaikan Baharman tidak mewakili semua anggota DPRD.
"DPRD tidak boleh terlalu jauh masuk mengatur pelaksanaan teknis kegiatan, saya kira itu tidak benar, karena itu bisa melampaui kewenangan yang kita miliki," ujarnya.
Baca juga:Komisi I Sebut Pengembangan Pariwisata Palopo Antara Ada dan Tiada
Jika itu dilakukan kata Misbahuddin, justru hal tersebut rawan menyebabkan pelanggaran hukum. "Cukup kita perkuat di pengawasan dan itu memang menjadi salah satu tugas atau fungsi dewan," lanjutnya.
Usai paripurna, kepada SINDOnews, Baharman, menyampaikan jika soal pokok pikiran ini perlu secara jelas disampaikan ke Wali Kota.
Baca juga:Anggota DPRD Diharap Perbaiki Kinerja Agar Bisa Jaga Amanah Rakyat
"Daripada kita cerita sana-sini tidak ada hasil, saya pikir di ruangan tadi situasi tepat menyampaikan ke Pak Wali, jangan sampai beliau tidak tahu kondisi sebenarnya selama ini," ungkap Baharman, yang diketahui juga salah satu tokoh sentral dalam pembentukan Kota Palopo, ini.
Untuk diketahui, DPRD Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan pokok-pokok pikiran.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar), Nuraeny melaporkan, garis besar pokok pikiran DPRD Palopo tetap perhatiannya pada program pengentasan kemiskinan masyarakat Kota Palopo.
Baca juga:Ruang Aspirasi DPRD Dimanfaatkan Sementara Jadi Tempat Salat
"Selain itu juga ada program pembangunan fasilitas kesehatan, utamanya untuk mengakses wilayah yang sulit dijangkau, bantuan kepada pelaku UMKM, program penanganan banjir," sebut Ketua Fraksi Gerindra ini.
Dilaporkan pula, total pokok-pokok pikiran DPRD Palopo yang merupakan usulan masyarakat sebanyak 531 usulan, dengan rincian dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) I sebanyak 180 usulan, dapil II sebanyak 130 usulan dan dapil III sebanyak 221 usulan.
Dalam kesempatan yang sama Sekwan DPRD Palopo menyebutkan, pokok pikiran DPRD tahun 2022 yang ditetapkan akan menjadi bahan pertimbangan Pemkot Palopo dalam menyusun kebijakan anggaran dan program tahun berikutnya, yakni 2023.
Sementara itu, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menyebutkan, dari 500 pesan dari warga yang kemudian menjadi pokok pikiran DPRD Palopo dinilainya masih kecil.
Baca juga:Kantor Baru DPRD Palopo Mulai Dibangun, PUPR Optimistis Rampung Tepat Waktu
"Insyaallah, lebih banyak lagi yang akan kita kerjakan ke depan. Karena memang ini penyambung lidah dari bawah dan penyambung lidah dari atas. Apa yang dipikirkan masyarakat menjadi perhatian kita dan apa yang menjadi perintah masyarakat itu yang harus kita lakukan," katanya.
Wali Kota Palopo menyampaikan, upaya reses DPRD dari menjaring pesan masyarakat tentu sangat dihargainya dan akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memikirkannya dan mewujudkannya.
Baharman menyampaikan ini dalam rapat paripurna DPRD Kota Palopo yang dihadiri Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, sejumlah kepala OPD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo, Kamis (10/3/2022) siang.
Baca juga: Reses di Wara Selatan, Anggota DPRD Palopo Siap Perjuangkan Aspirasi Warga
"Yang menurunkan indeks kebahagian DPRD itu adalah pokir. Kita tidak tahu siapa yang kerjakan, kita tidak tahu 100 persen selesai," ujarnya.
"Jika tidak selesai 100 persen dan ada masalah, ini juga jadi pemikiran kami," sambungnya.
Pernyataan Baharman ini kemudian ditanggapi anggota DPRD Palopo lainnya, Misbahuddin. Ia menyebutkan, apa yang disampaikan Baharman tidak mewakili semua anggota DPRD.
"DPRD tidak boleh terlalu jauh masuk mengatur pelaksanaan teknis kegiatan, saya kira itu tidak benar, karena itu bisa melampaui kewenangan yang kita miliki," ujarnya.
Baca juga:Komisi I Sebut Pengembangan Pariwisata Palopo Antara Ada dan Tiada
Jika itu dilakukan kata Misbahuddin, justru hal tersebut rawan menyebabkan pelanggaran hukum. "Cukup kita perkuat di pengawasan dan itu memang menjadi salah satu tugas atau fungsi dewan," lanjutnya.
Usai paripurna, kepada SINDOnews, Baharman, menyampaikan jika soal pokok pikiran ini perlu secara jelas disampaikan ke Wali Kota.
Baca juga:Anggota DPRD Diharap Perbaiki Kinerja Agar Bisa Jaga Amanah Rakyat
"Daripada kita cerita sana-sini tidak ada hasil, saya pikir di ruangan tadi situasi tepat menyampaikan ke Pak Wali, jangan sampai beliau tidak tahu kondisi sebenarnya selama ini," ungkap Baharman, yang diketahui juga salah satu tokoh sentral dalam pembentukan Kota Palopo, ini.
Untuk diketahui, DPRD Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan pokok-pokok pikiran.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar), Nuraeny melaporkan, garis besar pokok pikiran DPRD Palopo tetap perhatiannya pada program pengentasan kemiskinan masyarakat Kota Palopo.
Baca juga:Ruang Aspirasi DPRD Dimanfaatkan Sementara Jadi Tempat Salat
"Selain itu juga ada program pembangunan fasilitas kesehatan, utamanya untuk mengakses wilayah yang sulit dijangkau, bantuan kepada pelaku UMKM, program penanganan banjir," sebut Ketua Fraksi Gerindra ini.
Dilaporkan pula, total pokok-pokok pikiran DPRD Palopo yang merupakan usulan masyarakat sebanyak 531 usulan, dengan rincian dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) I sebanyak 180 usulan, dapil II sebanyak 130 usulan dan dapil III sebanyak 221 usulan.
Dalam kesempatan yang sama Sekwan DPRD Palopo menyebutkan, pokok pikiran DPRD tahun 2022 yang ditetapkan akan menjadi bahan pertimbangan Pemkot Palopo dalam menyusun kebijakan anggaran dan program tahun berikutnya, yakni 2023.
Sementara itu, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menyebutkan, dari 500 pesan dari warga yang kemudian menjadi pokok pikiran DPRD Palopo dinilainya masih kecil.
Baca juga:Kantor Baru DPRD Palopo Mulai Dibangun, PUPR Optimistis Rampung Tepat Waktu
"Insyaallah, lebih banyak lagi yang akan kita kerjakan ke depan. Karena memang ini penyambung lidah dari bawah dan penyambung lidah dari atas. Apa yang dipikirkan masyarakat menjadi perhatian kita dan apa yang menjadi perintah masyarakat itu yang harus kita lakukan," katanya.
Wali Kota Palopo menyampaikan, upaya reses DPRD dari menjaring pesan masyarakat tentu sangat dihargainya dan akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memikirkannya dan mewujudkannya.
(luq)
Lihat Juga :
