Noormiliyani Luncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Senin, 14 Februari 2022 - 13:14 WIB
loading...
Bupati Barito Kuala (Batola) Noormiliyani AS saat meluncurkan dua desa sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Sabtu (12/02/2022).
A
A
A
MARABAHAN - Bupati Barito Kuala (Batola) Noormiliyani AS meluncurkan dua desa sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Sabtu (12/02/2022). Kedua desa tersebut yakni Desa Sepakat Bersama yang berada di Kecamatan Anjir Muara dan Desa Pulau Sewangi di Kecamatan Alalak.
Peluncuran dilakukan di Desa Sepakat Bersama. Acara dihadiri Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor, Kepala DPPPA Provinsi Kalsel Husnul Khatimah, Kepala DPPKBP3A Batola Harliani, Ketua TP-PKK Batola Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor, Ketua DWP Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, camat, relawan sahabat perempuan dan anak (Sapa), dan undangan.
Peluncuran ditandai deklarasi relawan Sapa dan penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan DRPPA. Acara tersebut juga saksikan Sekretaris Kemen-PPPA RI Pribudiarta, Staf Ahli Kementerian, Asisten Deputi Perlindungan Perempuan, dan Fasilitator Nasional melalui virtual.
Bupati Batola Noormiliyani merasa bangga atas terpilihnya dua desa di Batola sebagai model DRPPA. Ia menyatakan program ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak.
Bupati satu-satunya perempuan di Kalsel ini mengutarakan, sebenarnya Batola sudah sejak lama berkomitmen untuk menjadi kabupaten ramah dan layak untuk anak-anak serta menjadikan daerah peduli dan ramah terhadap perempuan.
Hal itu dibuktikan dengan banyaknya keterwakilan perempuan di berbagai bidang termasuk kades sehingga menjadikan kabupaten ini terbanyak memiliki kades perempuan yakni 12 dari 163 kades.
“Kita berharap dengan adanya model desa ini akan meningkat kesadaran dalam mengintegrasikan perspektif gender dan ramah anak di setiap tata kelola pemerintahan desa,” ucap perempuan yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini.
Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah menyampaikan, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diamanatkan dalam undang-undang. Terutama perempuan memiliki potensi besar dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Husnul menyatakan, permasalahan gender masih menjadi perhatian hingga saat ini sehingga Kementerian PPPA merasa perlu menunjuk kabupaten/kota untuk memiliki model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
“Di Kalsel sendiri baru Batola dan Tala yang bisa dijadikan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai indikator dari kementerian,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala DPPKBP3A Batola, Harliani melaporkan, launching dilaksanakan atas dasar ditetapkannya Batola sebagai kabupaten model DRPPA sesuai surat Kementerian PPPA Nomor 70 Tahun 2021. Dari penetapan ini, Bupati memilih Desa Sepakat Bersama dan Desa Pulau Sewangi sebagai contoh dengan pertimbangan kades di kedua desa ini seorang perempuan.
Hal ini tentu sesuai rekomendasi kementerian bahwa program ini akan berjalan sangat baik ketika perempuan yang menjadi pemimpin wilayahnya. Mengingat tujuan dari kegiatan untuk meningkatkan kesetaraan gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. “Kegiatan ini akan banyak melibatkan relawan Sapa maupun sosialisasi dan pelatihan dari pihak-pihak terkait,” tukasnya.
Peluncuran dilakukan di Desa Sepakat Bersama. Acara dihadiri Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor, Kepala DPPPA Provinsi Kalsel Husnul Khatimah, Kepala DPPKBP3A Batola Harliani, Ketua TP-PKK Batola Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor, Ketua DWP Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, camat, relawan sahabat perempuan dan anak (Sapa), dan undangan.
Peluncuran ditandai deklarasi relawan Sapa dan penandatanganan komitmen bersama dalam mewujudkan DRPPA. Acara tersebut juga saksikan Sekretaris Kemen-PPPA RI Pribudiarta, Staf Ahli Kementerian, Asisten Deputi Perlindungan Perempuan, dan Fasilitator Nasional melalui virtual.
Bupati Batola Noormiliyani merasa bangga atas terpilihnya dua desa di Batola sebagai model DRPPA. Ia menyatakan program ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak.
Bupati satu-satunya perempuan di Kalsel ini mengutarakan, sebenarnya Batola sudah sejak lama berkomitmen untuk menjadi kabupaten ramah dan layak untuk anak-anak serta menjadikan daerah peduli dan ramah terhadap perempuan.
Hal itu dibuktikan dengan banyaknya keterwakilan perempuan di berbagai bidang termasuk kades sehingga menjadikan kabupaten ini terbanyak memiliki kades perempuan yakni 12 dari 163 kades.
“Kita berharap dengan adanya model desa ini akan meningkat kesadaran dalam mengintegrasikan perspektif gender dan ramah anak di setiap tata kelola pemerintahan desa,” ucap perempuan yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini.
Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah menyampaikan, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diamanatkan dalam undang-undang. Terutama perempuan memiliki potensi besar dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Husnul menyatakan, permasalahan gender masih menjadi perhatian hingga saat ini sehingga Kementerian PPPA merasa perlu menunjuk kabupaten/kota untuk memiliki model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
“Di Kalsel sendiri baru Batola dan Tala yang bisa dijadikan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai indikator dari kementerian,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala DPPKBP3A Batola, Harliani melaporkan, launching dilaksanakan atas dasar ditetapkannya Batola sebagai kabupaten model DRPPA sesuai surat Kementerian PPPA Nomor 70 Tahun 2021. Dari penetapan ini, Bupati memilih Desa Sepakat Bersama dan Desa Pulau Sewangi sebagai contoh dengan pertimbangan kades di kedua desa ini seorang perempuan.
Hal ini tentu sesuai rekomendasi kementerian bahwa program ini akan berjalan sangat baik ketika perempuan yang menjadi pemimpin wilayahnya. Mengingat tujuan dari kegiatan untuk meningkatkan kesetaraan gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. “Kegiatan ini akan banyak melibatkan relawan Sapa maupun sosialisasi dan pelatihan dari pihak-pihak terkait,” tukasnya.
(atk)
Lihat Juga :
