BMK 57 Harapkan Keadilan Telekomunikasi Tiap Wilayah Terwujud

Senada dengan itu, Al Akbar Rahmadillah, Founder Sobat Cyber Indonesia menyatakan harus ada percepatan atau terobosan regulasi untuk mengatasi ketidakadilan ini. Terutama menghadapi New Normal. “Solusi cepat itu adalah dengan merevisi PP 52 dan 53 karena menghadapi New Normal ini kita tidak bisa lagi menunggu omnibus law karena akan memakan waktu terlalu lama,” ujar Akbar.

Akbar menambahkan dari data 2015 ada satu operator yang 70% revenuenya dari luar jawa dan penguasaan pasarnya 80%. “itu merupakan tanda adanya persaingan tidak sehat disana, padahal dengan revisi PP tersebut network sharing ini tidak akan merugikan siapapun, dan telkom bisa jadi penghubung agar memantau operator lain. dan juga akan mendapatkan revenue dari trafik transit interkoneksi,” tandas Akbar. (BACA JUGA: Doni Monardo Puji Cara Kapolda Aceh Edukasi Warga soal Covid-19)

Dave Laksono yang hadir di akhir acara melihat dalam new normal ini literasi digital merupakan hal yang sangat penting dan itu bisa diraih dengan adanya akses telekomunikasi yang merata.

“Omnibus Law ini untuk memudahkan dan menyelaraskan, sehingga investasi menjadi mudah dan ada kepastian hukum dan juga memberikan ketenangan orang dalam bekerja. termasuk persaingan tidak sehat semua dipapas sampai habis dalam omnibus law. Partai Golkar menjaga dan memastikan agar omnibus law ini benar2 bermanfaat,” ujar Dave.