Pupuk Subsidi Langka, Guru Besar Unpad Sebut Ada Permainan Mafia

BANDUNG - Kelangkaan pupuk subsidi di beberapa wilayah di Indonesia dinilai karena masih adanya permainan mafia pupuk. Pemerintah mestinya bisa membuat skema subsidi yang bisa meminimalisir praktik mavia.

Guru Besar Fakultas Pertanian yang juga Direktur Inovasi, Korporasi Akademik, dan Usaha Universitas Padjadjaran (Unpad) Tualar Simarmata mengungkapkan, ada beberapa pemicu utama kelangkaan pupuk subsidi, salah satunya adalah masih maraknya mafia pupuk. Mereka mempermainkan dan mengambil keuntungan besar dari subsidi pupuk tersebut untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Heboh Konser Tri Suaka-Nabila Maharani di Subang, Polda Jabar: Kami Tidak Beri Izin

Mafia pupuk ini muncul karena besarnya perbedaan harga pupuk subsidi Harga Eceran Tertinggi (HET) dibandingkan harga komersil. Dia mencontohkan HET Urea sebesar Rp2.250/kg. Sementara harga domestik komersial saat ini Rp9.300 sampai dengan Rp10.000/kg. Belum lagi jika dibandingkan dengan harga Urea internasional di mana pada saat yang sama berkisar di harga Rp14.300.

"Perbedaan ini tentu mendorong oknum yang tidak bermoral untuk mencari peluang mengambil keuntungan lebih dari kantong petani kecil," jelasnya.

Sehingga perlu penguatan peran tim pengawas (KP3) untuk meminimalisir mafia dan penyimpangan distribusi dan penggunaan pupuk subsidi. Dalam ketentuan, ada KP3 yang bertugas mengawasi. Tapi selama ini terbentur dengan anggaran yang menjadi keluhan tim KP3. Oleh karenanya, pemerintah harus menganggarkan untuk tim pengawas (KP3).

Baca juga: Prabowo Tantang PTDI Produksi 24 Unit Pesawat CN235 Per Tahun

Cara lain adalah dengan mengubah mekanisme pemberian subsidi. Menurut Prof Tualar, pemberian subsidi nantinya tidak menurunkan harga pupuk seperti saat ini, tetapi memberikan semacam voucher kepada petani yang layak menerima. Nantinya voucher tersebut hanya bisa digunakan saat membeli pupuk.

"Nah, menurut saya solusinya adalah diberi Bantuan Langsung Tunai Pupuk atau Bantuan Tunai Petani, nanti tinggal dibikin kartunya dan dirumuskan bagaimana kriterianya, bagaimana mekanismenya. Tapi uangnya jangan langsung dikasih cash, dikasih saja kayak voucher, nanti voucher itu bisa dibelanjakan di mana saja, dan langsung dipotong dari pembeliannya," urainya.



"Potensi subsidi disalahgunakan untuk kebutuhan lain kan jadi minim kalau kayak gitu. Tapi mungkin biasanya ada juga yang nggak setuju hal begini, terutama para mafia yang selama ini biasa menyalahgunakan. Mereka (para mafia pupuk) tidak akan setuju, karena mereka tidak punya lagi cara untuk menyalahgunakan. Kan begitu?" tegasnya